Keterangan Foto : Romo Kordinator Wilayah Kota Tangerang LSM GERAM

Kota Tangerang, Suarareupublik.news – Camat Batu ceper Kota Tangerang-Banten lebih memilih diam saat di konfirmasi oleh wartawan atas surat balasan yang di layangkan kecamatan lewat PPID ke pihak LSM Gerakan Reformasi Masyarakat Banten Indonesia (GERAM-Banten Indonesia) tentang permohonan data dan LPJ sebelum nya.

Isi surat yang di tuangkan oleh pihak kecamatan lewat Nomor: No. 043.35/1256 PPID.P Kec-Btc/VIII/2021, dalam lembaran ke dua halaman urutan terakhir nomor 3 dijelaskan,” Berdasarkan penjelasan pada nomor 2 di atas, maka permohonan informasi saudara di tolak dan tidak dapat kami berikan untuk seluruh nya. Ter tanggal 5 Agustus 2021.

Sebelum nya, 4 Agustus 2021 LSM GERAM Banten Indonesia, melayangkan surat permohonan data dan LPJ Nomor: 005/LSM/GRM/INDO/DPC/TNG/VIII/2021 yang berjudul: *”Permohonan Data dan LPJ penggunaan dana anggaran belanja makan dan minuman jamuan tahun APBD 2021 yang di duga keras Adanya penyalahgunaan jabatan dan di duga keras terjadi tindak pidana korupsi”.

Di jelaskan oleh Romo, kordinator wilayah Kota Tangerang (Korwil) kepada awak media, pihak nya melayangkan surat permohonan data dan LPJ terkait dana Anggaran belanja makan dan minuman jamuan tahun 2021 sudah sesuai tupoksi nya sebagai control sosial.

Romo menyebut ada kejanggalan. “Di saat pandemi berkelanjutan, pemerintah pusat dan daerah mengintruksikan setiap jajaran nya agar WFH (Workshop from home) dan tidak melakukan acara yang mengundang keramaian atau menerima tamu. Tapi justru kecamatan batu ceper menganggarkan belanja makanan dan minuman pegawai, belanja minuman jamuan tamu, belanja makanan dan minuman rapat (BLK) di Januari 2021, yang nilainya cukup besar sesuai data RUP penyedia kecamatan batu ceper,” ucap Romo.

Kata Romo,” Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang baik. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan saran dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara dan publik lain nya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

“Kita ikuti aja proses nya, kita berharap agar penyerapan anggaran nya ada transparansi dan tepat sasaran peruntukan nya dan kita bisa mendapatkan data yang kita minta, karena seperti itu yang di sampaikan oleh pihak kecamatan batu ceper, yaitu lewat balasan surat yang kita layangkan, jadi agar semuanya lebih baik kedepannya” kata Romo.(14/08/2021)

Hingga berita ini di muat, belum ada penjelasan yang di berikan oleh camat batu ceper “Rahmat Hendra” bahkan konfirmasi sudah dilakukan oleh awak media lewat pesan whatsap sebanyak tiga kali di hari yang berbeda. Aneh tapi fakta, camat batu ceper lebih memilih diam dan tidak ada penyampaian.(Team-7)