Suararepublik.news Tulungagung 15/08/2020,, Pelaksanaan bansos pangan/BPNT dikabupaten Tulungagung mendapat ‘sorotan tajam’dari Mangara simanjutak yang menjabat kepala sub direktorat bantuan stimulan sosial dan penataan lingkungan direktorat pelayanan fakir miskin wilayah III di kementerian sosial RI

Pernyataan tersebut beliau ungkapkan disela penjelasan singkat tentang alur program Bpnt  dalam acara sosialisasi dan koordinasi program bansos pangan/bantuan pangan non tunai (bpnt) dampak pandemik vovid-19 di kabupaten Tulungagung tahun 2020 yang bertempat di pendopo kongas Arum kusumaning bangsa (13/08/2020)

Turut hadir Bupati Maryoto birawa,perwakilan dari bank yang ditunjuk,kepala dinas sosial,Tim koordinasi bansos kabupaten,serta undangan  perwakilan kepala desa,ewarong,supplier,Camat sekabupaten Tulungagung serta beberapa undangan lainnya.

“Seperti halnya e warong yang sudah ada beberapa dicabut ijinya karena tidak sesuai prosedur misal mereka hanya buka disaat ada penyaluran bpnt”jelas mangara tentang salah satu contoh permasalahan dalam pelaksanaan bpnt.

Bahkan beliau juga sempat memanggil korda dan memperkenalkan dihadapan para undangan dan menyinggung terkait laporan pengaduan dari kabupaten Tulungagung yang belum ada.

“Sebagai perwakilan Kemensos sesuai aturan adalah beliaunya (korda),untuk kewenangan evaluasi dan penanganan bansos didaerah ada di timkor serta bupati sebagai penanggung jawab sesuai aturan yang ada “jelas mangara simanjuntak

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab oleh para undangan juga dijawab dengan jelas sesuai pedoman umum dan aturan dalam pelaksanaan bansos pangan.

Akhir acara mangara simanjuntak kembali berpesan kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.

“Harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya terutama ditingkat kabupaten sesuai surat edaran dari Kemensos beberapa bulan kemarin karena bansos tersebut berasal dari APBN atau uang rakyat yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu sesuai data yang terdapat di DTKS.Ada sanksi yang tegas apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaanya sesuai kesepakatan antara Kemensos dan Kejagung RI ,untuk itu laporan evaluasi penanganan bansos khususnya untuk kabupaten Tulungagung harus segera dilaporkan ke Kemensos “pungkas Mangara

Beliau juga berpesan kepada Himbara untuk melakukan evaluasi  keberadaan e warong yang tidak sesuai prosedur dan segera menggantinya…….Yl/Yps/Kbt