Suararepublik.news Tulungagung 17/02/2021,,Adanya keterbukaan informasi publik menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat.Mereka bisa  ikut serta mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran di pemerintahan desa masing-masing.Seperti halnya yang terjadi beberapa hari yang lalu (11/02/2021) didesa gesikan kecamatan pakel kabupaten Tulungagung.

Susetyo Nugroho selaku penasehat PKTP mendampingi salah satu warga sebut saja JH mempertanyakan penggunaan anggaran didesa gesikan terutama di tahun anggaran 2019 sesuai link yang dikeluarkan Kemendes.”Ditemukannya laporan penggunaan anggaran sebanyak 2 kali untuk kegiatan yang sama ditahun yang sama pula(2019) tapi nilainya berbeda dan sumber anggarannya tidak sama,apalagi adanya selisih jumlah total bantuan keuangan yang diterima senilai 242.367.980 tetapi penggunaannya hanya senilai 200.000.000 “kata Yoyok (panggilan akrab Susetyo Nugroho) menjelaskan kedatangannya setelah berada di ruangan kepala desa sambil menunjukkan link Kemendes(sid.kemendes.go.id).

Menanggapi maksud kedatangan mereka H.nurhadi Setiawan selaku kepala desa mengaku bingung karena beliau baru dilantik sekitar bulan Nopember 2019.”Biar bendahara yang menjelaskan karena pada tahun tersebut  sekitar bulan Nopember baru saja dilantik menjadi kepala desa sehingga belum punya kebijakan penuh penggunaan anggaran”jawab Nurhadi sambil bergegas memanggil bendahara.

Solikin selaku bendahara ketika menanggapi hal tersebut menyangkal adanya anggaran senilai 253.004.000 yang bersumber dari dana desa.”Untuk Anggaran yang nilainya 200.000 dan bersumber dari bantuan kabupaten memang ada pelaksanaannya sedangkan untuk anggaran yang berasal dari dana desa senilai 253.004.000 untuk pekerjaan yang sama kami tidak pernah merasa menganggarkan ataupun melaporkannya”jelas Solikin.

Ketika hal tersebut ditelusuri lebih lanjut dengan membuka dokumen pelaporan 2019 oleh solikin ternyata ada tambahan penggunaan bantuan keuangan.”Ada penggunaan sebesar 40 juta untuk biaya Pilkades selain 200 juta tersebut”.ungkap solikin

Bahkan Zainul selaku sekretaris desa dan pernah menjabat selaku pj kades tahun 2019 sebelum dilantiknya kades terpilih ikut membenarkan pernyataan Solikin.

“kok tahu-tahu ada laporan tersebut padahal kita tidak pernah merasa membuat anggaran tersebut,apa ada yang merubahnya “jelas Zainul.

“Apalagi semua laporan tersebut tidak ada masalah bahkan sudah diperiksa BPKP dan semuanya tidak ada masalah”lanjut Zainul

Ketika dicari lebih lanjut atas perintah kepala desa terkait dokumen pelaporan 2019 juga tidak ditemukan dokumen tersebut sehingga menurut kades perlu adanya penelusuran lebih lanjut  agar permasalahan tersebut segera bisa selesai.

“Meskipun kewenangan ditahun 2019 dipegang Pj tapi hal ini menyangkut anggaran yang lumayan besar untuk ini akan kita telusuri agar semuanya jelas”.ujar Nurhadi

Abuzen nasta’in selaku camat di kecamatan pakel ketika ditemui di ruangannya(15/02/2021) belum bisa memberi pernyataan terkait hal tersebut.”Biar jelas semuanya akan kita lakukan klarifikasi kepihak yang bersangkutan langsung terlebih dahulu”jelas abuzen.

Bahkan menurut abuzen pada saat itu beliau (abuzen) belum menduduki jabatan camat di kecamatan pakel….Yl/Yps/Kbt