Suararepublik.news, Kabupaten Tangerang – Pembangunan rumah tinggal maupun kost – kosan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, ternyata menyalahi aturan pembangunan, bahkan tidak memiliki Izin Membangun.

Salah satu beberapa Bangunan yang berlokasi di Jl.cibogo wetan No.75 RT 03/RW 03 Kelurahan kelapa dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki/memasang Plang izin IMB, hasil investigasi Tim Jurnalis Media Online yang salah satunya dari Jurnalis Suararepubliknews.co.id.

Ketika dikonfirmasi terkait izin pembangunan proyek,Yupi pemilik bangunan menjelaskan bahwa sedang dalam proses .”Saya sedang urus semua izin untuk proyek ini”Pungkasnya kepada beberapa Tim Jurnalis.

Begitu juga dengan proyek pembangunan yang berlokasi di jl.Nn No.13 RT 05/ RW 03 Kelurahan Kelapa dua Kecamatan Kelapa dua Kabupaten Tangerang, pada plang izin IMB tertulis Izin untuk rumah tinggal, tetapi dibangun untuk kost kost an.

ketika beberapa Jurnalis  hendak mengkonfirmasi terkait izin proyek pembangunan, pemilik rumah tidak berada di lokasi proyek.

Terkait maraknya bangunan yang menyalahi aturan di wilayahnya,Camat Kelapa dua prisma Saras Puspa menjelaskan izin yang dikeluarkan  pihaknya terkait pembangunan sudah  sesuai dengan prosedur,yaitu sebagai rumah tinggal.”Kami keluarkan izin untuk rumah tinggal,apabila disalahgunakan untuk fungsi lain,itu diluar kontrol kami”ujarnya.

Dan pihaknya berjanji akan turun ke lapangan untuk mengecek terkait bangunan yg diduga melanggar izin tersebut.

Menurut UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 7, ayat (1): “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”Pasal 7, ayat (2): “Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.”

UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 37, ayat (7): “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.”

Pasal 63: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:e. pencabutan izin;f. pembatalan izin;g. pembongkaran bangunan;”

Sampai saat pembritaan ini Terkait Pelanggaran perizinan ini perlu ditindak tegas oleh Aparat Pemerintah yang berwenang,

(M/Tim)