Suararepublik.news Tulungagung 21/07/2021,Permohonan informasi tentang persyaratan dalam mendapatkan  Alokasi dana desa,dana desa dan bantuan keuangan yang harus mendapatkan persetujuan dari bupati sesuai dengan isi surat yang dikirimkan perkumpulan komunitas peduli Tulungagung (pktp) ke sekretariat daerah kabupaten Tulungagung akhirnya terjawab sudah.

Tanggapan Susetyo Nugroho selaku pelaksana harian pktp ketika ditemui setelah menerima surat balasan tersebut (21/07/2021) menjelaskan “pertama kita ucapkan banyak terima kasih sudah menjawab surat kami tapi sayangnya jawaban yang kami terima  sangat bertentangan dengan  jawaban yang diberikan DPMD kepada  lembaga sejawat kami yaitu LSM Cakra”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Totok Yulianto selaku ketua LSM Cakra yang kebetulan sedang berada ditempat tersebut sambil menunjukkan surat yang diterimanya.

“Disini menunjukkan bahwa di Tulungagung sangat sulit memperoleh data publik(penggunaan DD,ADD dan penganggaran Desa) yg tentu saja bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik no.14 th 2008″lanjut Yoyok sapaan akrab Susetyo Nugroho .

“Maka dari itu kami akan menindaklanjuti surat kami kepada Bupati, Kemendes dan Kemenkeu “pungkas Yoyok menjelaskan tentang langkah selanjutnya yang akan ditempuh dengan adanya hal tersebut…Yl/Kbt