Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan Promosi Meikarta oleh Lippo Group yang jor-joran dilakukan, kendati aspek-aspek legalnya belum terpenuhi. Makanya segala bentuk iklan Meikarta harus segera dihentikan untuk sementara.

“YLKI mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang,” tegas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI kepada pers (16/08 2017).

Promosi Meikarta Gunakan Cara Pre Project Selling

Menurut Tulus, apa yang dilakukan Pengembang Meikarta saat ini dalam pemasarannya disebut dengan Pre-project Selling. Sangat disayangkan, lanjutnya, metode pemasaran tersebut sesungguhnya melanggar Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan gedung, perizinan dan jaminan pembangunan, sebelum melakukan pemasaran.

“Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” tegas Tulus lagi.

Oleh karena itu YLKI sangat mendukung rekomendasi yang dikeluarkan Wakil Gubernur Jabar Dedi Mizwar yang dengan tegas meminta agar pihak Lippo Group menghentikan praktik pembangunan dan penjualannya.

Pre Project Selling Rentan Rugikan Konsumen

Bukannya apa-apa, selain melanggar aturan, promo Meikarta yang menggunakan sistem Pre-project Selling bukan tidak mungkin akan merugikan konsumen nantinya. “Pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan,” pungkasnya.

Berdasarkan data-data yang dihimpun YLKI, sistem pre-project selling dalam kurun waktu 2014-2016, “telah menelan korban”. YLKI sedikitnya telah menerima 440 pengaduan terkait perumahan, yang sebagian besar ketidakkonsistenan janji-janji promosi pengembang dengan realitas sesungguhnya.

“Bahkan 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas,benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum atau fasos, unit berubah dari yang ditawarkan,” terang Tulus lagi.

Terbukti praktik promosi itu sering memicu masalah bagi konsumen di kemudian hari. “Menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya,” ujarnya mengingatkan.

YLKI juga mengingatkan masyarakat agar jangan terlalu mudah tergiur dengan iming-iming fasum atau fasos yang ditawarkan pengembang lewat promosi meikarta di media massa. “Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” katanya.

Sementara itu, pemerintah tentu saja harus berpihak kepada konsumen dan melindungi rakyatnya, supaya mereka tidak dirugikan di kemudian hari. Dengan cara memberikan sanksi tegas terharap seluruh dugaan pelanggaran yang telah dilakukan.

“Pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen,” tegasnya.

Selanjutnya baca juga: YLKI Tak Setuju Meikarta Diberikan Penghargaaan