Jakarta, Suararepublik.news – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja sama dengan Meneri Dalam Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Desa ( Mendes ) terus mencari dan menertibkan data desa Fiktif Jumat/15 -11/2019.

Bagi daerah yang kedapatan tidak Legiminate, tidak memenuhi syarat sebagai desa sesuai dengan Undang – undang  no. 6 tahun 2014  tentang desa.

Maka pemerintah akan membekukan dana desanya. Dan apabila sudah terlanjur  ditransfer maka Dana Desa tersebut akan diambil kembali melalui Pemda masing – masing.

Menteri Keuangan menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat Dana Desa secara langsung.

“Hari- hari ini kita dengar tentang desa fiktif, saya tidak peduli dengan jumlahnya ini menggambarkan fenomena. Jadi kita semua harus hati-hati”. Kata Menkeu Sri Mulyani di depan Gubernur, Walikota dan Bupati beserta jajarannya yang hadir pada acara “ Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020” di Auditorium Chakti Buddhi ( CBB ), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ).

Menkeu menyampaikan Pemerintah menaikkan Dana Desa tahun 2020 menjadi sebesar Rp 72 triliun, jumlah tersebut naik 2 triliun dari tahun 2019 dengan perhitungan allokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Menkeu menyesalkan terjadinya fenomena ini karena seharusnya dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat desa. ( Maripin )