Ramainya pro-kontra proyek pembangunan kota modern Meikarta yang saat ini sedang dibangun pengembang Lippo Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus dicarikan solusi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, seperti dilansir RRI.

“Harus dicari solusinya sesegera mungkin agar Meikarta ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain dapat mengikuti aturan yang telah diberlakukan,” ujar Soni Jumat (29/9 2017).

Apalagi menurut Sumarsono kebutuhan hunian saat ini mencapai 11 juta unit. Sumarsono berharap dengan kehadiran Meikarta kebutuhan tersebut membantu masalah tersebut. Namun pengembang Meikarta harus juga mengikuti aturan yang berlaku. “Jadi harus ada solusi agar keduanya tercapai,” harapnya.

Izin Pembangunan Kota Modern Meikarta Harus Menyeluruh

Memang Meikarta telah mengantongi izin lokasi dan IPPT. Meikarta pun sudah membuat Amdal. Namun rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat juga dibutuhkan, tidak cukup dari Kabupaten Bekasi saja.

Kabupaten Bekasi masuk kategori kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari satu juta jiwa, maka rekomendasi di atasnya (Pemprov Jawa Barat) diperlukan. Lalu masalah lainnya adalah belum dibuatnya Peraturan Gubernur.

Walhasil yang lain-lainnya juga ikut mandek.  “Semua ini harus dijadikan bahan evaluasi dan langkah untuk perbaikan,” terang Sumarsono.

Menurut Sumarsono, Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat guna membahas sektor properti sekaligus mengurai kendala dalam sektor perizinan pada pembangunan kota modern Meikarta.

Rapat tersebut dihadiri stakeholder, seperti pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Ombudsman RI (ORI) dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari hasil rapat dengan pendapat tersebut, disimpulkan pihak Kemendagri akan melakukan konsolidasi kepada pemerintah provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan sejumlah peraturan yang belum memiliki perangkat hukum.

Seperti diketahui, proyek kota modern Meikarta di Cikarang Jawa Barat menuai kontroversi luas dalam masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jabar) bahkan meminta Lippo Group menghentikan proyeknya itu. Hal ini karena diduga kuat pembangunan Meikarta Cikarang diduga tidak ada dalam RTRW Jawa Barat.

Sebelumnya Lippo Group mengumumkan pembangunan proyek raksasa Kota Modern Meikarta Cikarang dengan nilai investasi Rp. 278 Triliun. Berbagai fasilitas Kota Meikarta sedang dan akan dibangun.