Serang Suararepublik News – Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten nomor register 034/IV/KI BANTEN-PS/2020  antara Pihak Pemohon PM KITA-PD  dengan Kecamatan Karawaci Selaku pihak termohon kembali dilanjutkan Rabu,17 Peberari 2021 yang sebelumnya telah bersidang selasa 9 peburari 2021

Untuk mencegah penularan covid 19 dilingkungan komisi Informasi Prov.Banten para pengunjung sidang diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan yaitu cuci tangan,mengunakan masker,cek suhu dan jaga jarak.baik pemohon maupun pihak termohon dan saksi ahli.

Sidang Majelis dipimpin oleh Lutfi M.pd dan didamping oleh Nana Suban S.pd dan Hilman M.si sebagai anggota Majelis

Sebelum sidang dimulai ketua majelis memeriksa  kelengakapan surat tugas dan legal standing para pihak pemohon dan pihak termohon.

Pihak  pemohon yaitu PM KITA-PD menugaskan Dedi Haryanto dan pihak termohon yaitu Kecamatan Periuk dikuasakan kepada Ramdhana Budianto plt Bagian  hukum Pemkot Tangerang dan Deny Rasid staf kominfo kota Tangerang.

Dalam sidang ajudikasi sebelumnya kuasa hukum termohon yaitu Kecamatan Tangerang mempersoalkan ,bahwa pihak pemohon tidak melampirkan ADRT PM KITA -PD dalam surat permohonan Informasi sehingga permohonan informasi ditolak.

Dalam persidangan terbukti bahwa PM KITA -PD telah melengkapi semuanya.

Dalam hal kedudukan legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa  informasi Atas nama Perkumpulan Masyarakyat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (PM KITA-PD) mempunyai legal standing yang sah dengan dibuktikan  dengan akta pendirian dengan susunan kepengurusan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Badan hukum termohon adalah Badan Publik yaitu pihak termohon mempunyai kedudukan hukum.berdasarkan Undang Undang nomor 1 tahun 2013 mengenai sengketa informasi Publik.

Sengketa yang diajukan adalah sengketa Informasi Publik,yang terjadi antara pemohon dan Badan Publik.berdasarkan hal tersebut  maka Komisi Informasi Provinsi  Banten memiliki kewewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa .

Dalam hal pengajuan batas waktu permohonan proses sengketa telah sesuai dengan batas waktu berdasarkan ketentuan Undang Undang No 1 tahun 2013 pasal 13 huruf a.prosedur penyelesaian sengketa informasi.berdasarkan hal tersebut maka permohonan dinyatakan diterima..

Proses selanjutnya ketua Ketua Majelis mempersilahkan para pihak untuk mengadakan mediasi secara terbuka dan sukarela.sidang ditunda dan akan dilanjutkan 14 hari kerja sejak putusan ini

Mediasi gagal dilaksanakan ,karena pihak termohon menarik diri dalam mediasi tersebut.( Marbun )