Foto Satpam Dinas LH DKI Jakarta, AS yang mempersulit wartwan & NGO  bertemu dengan Kepala Dinasnya.( dok : ring-o)

Jakarta, Agustus  2020, Suara Republik News , Salah satu fungsi Pers Nasional mempunyai  fungsi  media kontrol sosial. Pers  itu diatur, dijamin dan dilindungi oleh Udang-undang khususnya UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian pada Rabu 19 Agustus 2020 wartawan media ini Bersama seorang rekan dari NGO, hendak audiensi dengan Kepala DInas Lingkungan HIdup DKI Jakarta, yang sebelumnya sudah disurati  tanggal 11 Agustus 2020. Untuk menindak lanjuti surat tersebut Wartawan Suara Republik ini dipersulit, dengan kata lain di halangi meskipun sudah melalui mekanisme  yang standar. Satpam Dinas Lingkungan hidup DKI Jakarta ini, bertanya mana kartu Pers  sudah ditunjukkan bahkan sudah beritahu yang terima surat kami pada tanggal 11 itu adalah pak Soeharto sesuai tanda terima dari ZNE.

Namun tetap aja tidak diperkenankan bertemu Kepala Dinas (kadis) , pada hal wartawan  Bersama salah seorang anggota NGO, hingga terjadi uring-uringan  dengan satpam berinisial AS, hingga wartawan ini mencari orang yang menerima surat dari ZNE bernama Soeharto. Setelah ketemu orangnya dan dihadapkan kepada AS, meskipun Soeharto mengaku bahwa dialah yang menerima surat tersebut hingga memberinya kepada AS untuk meneruskan surat tersebut  kepada Kadis, namun tetap saja tidak diperkenankan masuk mnemui Kadis. Akhirnya teman yang dari NGO agak marah sembari membidik AS, sampai menunjukkan jatidirinya ,karena dia merasa belum pernah menemukan satpam yang kurang sopan seperti dia (AS-red). Ironisnya wartawan SRN  mencoba menghubungi Kadis lewat Telepon Selularnya lima kali. Tidak diangkat Bahkan dicoba dihubungi lewat WA Untuk minta audiensi guna minta konfirmasi tentang apa yang sudah kita surati tertanggal 11 Agustus lalu, tetap tidak dibalas.

aswlkum.slmt pagi pak Wardono.sy Ringo dari Suara Republk News mau ketemu bpk  15 menit bolehkah?tks(WA kepada Kadis tdk dijawab)

 ternyata tidak direspon .Sebagai pejabat Publik seyogianya  Kadis bersifat koperatif untuk menanggapi substansi  yang disurati tersebut apalagi sangat krusial. Hingga berita online ini diturunkan belum ada tanda-tanda untuk digubris oleh Kadis. Biarlah Kadis menggangab Jurnalis ini sepele.  Jika tidak ada tanggapan secara serius, media ini akan melaporkannya ke Kejagung, Mabes Polri & KPK.(ringo)