Suararepubliknews, DPRD Kota Tangerang – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Turidi Susanto berharap serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dapat dimaksimalkan menginggat sudah masuk bulan Desember.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD ini menerangkan, masih ada sejumlah kegiatan dari beberapa instansi sehingga anggarannya belum terserap. Ia menyebut, serapan APBD Kota Tangerang saat ini mendekati 73 persen.

“Sebut saja DPUPR, LH, dan Perkim Kota Tangerang,” katanya, usai rapat Paripurna Persetujuan Bersama Tentang Raperda APBD T.A 2021, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Tangerang, Senin (30/11/2020).

“ Anggaran Belanja 3.940.134.672.779,09, Realisasi Belanja / serapan Anggaran sebesar 2.877.073.484.136, ya kalau dihitung sekitar 73 persen ” Jelas turidi.

” kita mendorong serapan ini dimaksimalkan, karena kita sudah ada refusing anggaran,” lanjutnya.

Turidi menjelaskan bahwa, rata-rata anggaran tahun 2020 terserap untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut dinilainya sudah maksimal. Namun hanya tinggal menunggu serapan anggaran untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan.

“Artinya anggaran di 2020 ini sisa anggaran yang memang sudah dimaksimalkan untuk Covid-19, dan di APBD perubahan perencanaan kita, adalah perencanaan untuk memulihkan perekonomian,” ucap Turidi.

“Lalu mengembalikan BOP, terus bantuan insentif yang 650 jadi 700, Anggaran THL yang awalnya 70 persen jadi 100 persen seperti itu,” imbuhnya.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyebut, serapan APBD Pemkot Tangerang tahun 2020 telah mencapai 70 persen.

“Memang sudah lumayan kita sudah di atas 70 persen. Mudah mudahan sih diakhir tahun kita bisa dapat dana serapan minimal 80 persen,” katanya.

Penyerapan anggaran terendah sejauh ini menurut Sekda adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Biasanya yang lebih rendah yang OPD teknis kayak PUPR, Perkim dan LH. Karena mereka yang dikerjakan fisik dan selesai di akhir tahun, sehingga penyerapannya sampai saat ini masih rendah,” tuturnya.

Hingga kini pihaknya pun terus berupaya agar kegiatan instansi tersebut dapat selesai pada jadwal yang telah ditetapkan. Setidaknya, kata Herman, penyerapan dapat terealisasi sebelum 23 Desember mendatang.

“Kita upayakan supaya kegiatan itu berjalan dengan jadwal yang sudah ditetapkan supaya diakhir tahun apalagi kondisi sekarang ada libur panjang sebelum tanggal 23 Desember semua kegiatan sudah selesai 100 persen,” terangnya

Lanjut Herman, pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam penyerapan APBD. Banyak anggaran dinas yang dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Karena memang proyeknya kan untuk bahan bakunya terhambat, dikarenakan memang kondisi ekonomi. Kegiatan fisiknya juga terlambat tidak normal seperti biasa,” pungkasnya.
(Mar/rils)