Gambar ilustrasi

Gunungsitoli, Suararepublik.news – Setelah beberapa hari laporan pengaduan di Polres Nias disampaikan terkait kasus pencabulan dugaan oknum Kepala Desa Hilina’a Kecamatan Alasa Talumuzoi, Nias Utara “SZ” sebagai pihak terlapor, dan “ZZ” sebagai pelapor menguras banyak waktu dan energi dimana sampai saat ini baru tahap penyelidikan pihak pelapor. Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Nias Temazaro Zebua dan juga sebagai Aktivis Penggiat Anti Korupsi di Kepulauan Nias pada Sabtu, 25/07/2020.

Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak yang tergabung dalam TRC PPA (Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak) Naumi Supriadi melalui via selulernya menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan seksual tidak akan didukung sepanjang itu terbukti melawan hukum, dan jika hal itu cukup bukti maka kita dorong pihak Kepolisian dengan segera menahan pelaku dan menjebloskan ke penjara. Stop kejahatan kepada perempuan, ungkapnya dengan terang.

Ketua DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd mengatakan bahwa proses hukum sedang berjalan di pihak Kepolisian dan harapan kita agar masalah ini senantiasa untuk tetap dikawal agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja mengambil keuntungan dalam masalah ini. DPD AKRINDO Kepulauan Nias sendiri ikut mengawal sampai tuntas agar penegakan hukum adil serta tidak tajam kebawah dan tumpul diatas, tandasnya.

Ditempat berbeda saat awak media menghubungi Penasehat Hukum DPD AKRINDO Kepulauan Nias Adv. Analisman Zalukhu, SH menanggapi sekaligus mengharapkan pihak Polres Nias dapat menindaklanjuti laporan kasus pelecehan seksual terhadap korban, sehingga peristiwa hukumnya dapat menjadi terang, tentu hal dimaksud tidak terlepas dari penanganan kasus secara serius dan sungguh-sungguh. Kendatipun pada umumnya penanganan kekerasan seksual menemui banyak kesulitan, barangkali minimnya alat bukti, namun saya meyakini hal itu dapat diatasi dengan semangat aparat penegak hukum untuk melindungi korban serta upaya-upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, pungkasnya.

Ditambahkan Analisman, tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual, sebaiknya melakukan dua hal yakni menjerat hukum kepada pelaku serta memberikan bantuan psikologis bagi korban yang sudah barang tentu mengalami rasa takut, sedih, malu, trauma, stres, depresi, bahkan tidak tertutup kemungkinan berniat untuk bunuh diri karena aib adalah beberapa hal yang dialami para korban pemerkosaan, tuturnya dengan tegas.

(ML)