Denny Granada ( PWRI )

Suararepublik.News – Terungkapnya masalah diduga hilangnya aset Prasarana Sarana Utylitas ( PSU ) Milik pemerintah Kota Tangerang seluas 11.309.36 M2 yang lokasinya berada di Perumahan Taman Royal 2.

Bermula  adanya Klaim Tanah fasum/fasos Perumahan tersebut oleh warga berinisial HM  mengaku memiliki tanah seluas 11.000 M2  berlokasi di belakang kompleks perumahan tersebut.

Hal ini juga, diperkuat dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Poris Pelawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang berdasarkan no surat : 37-/RW-016/PPI/2015 yang ditujukan kepada pengembang PT.ROYAL GARDEN VILLAGE selaku pengembang Perumahan Taman Royal 2, pada Tanggal. 30 Desember 2015  kemudian selang beberapa tahun kemudian di atas lahan yang diklaim saat ini milik pengembang ternyata sudah terbangun type rumah yang cukup mewah,

Selanjutnya kami menduga, bahwa lahan yang dibangun adalah bagian PSU sepenuhnya  milik Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya kesepakatan kedua belah pihak dalam dokumen Berita Acara serah terima ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak pertama diwakili oleh Drs.Windoyo Simbung selaku Direktur PT. ROYAL GARDEN VILLAGE dengan nomor : 014/RGV/II/2004 disebutkan sebagai pihak ke satu.

Dan pihak kedua mewakili pemerintah Kota Tangerang, H.Wahidin Halim selaku walikota Tangerang. Dengan nomor ; 593/546-Dinperkim/BA/2004.

Lahan PSU yang diserahkan oleh pihak pengembang adalah seluas 11.309.36 M2 kepada Pemerintah Kota Tangerang.

Lahan PSU tersebut sudah dicatatkan menjadi aset milik pemerintah Kota Tangerang.

Saat itu lahan yang dipermasalahkan sedang dibangun Perumahan Baru dengan nama PERUMAHAN CLUSTER ROYAL ARUM, sungguh hal inilah menjadi pertanyaan buat saya Denny Granada, terkait dasarnya pengembang bisa membangun diatas lahan PSU Milik Pemkot Tangerang, dan lalu untuk menjawab rasa penasaran tersebut, selanjutnya saya melayangkan surat kepada pihak pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) pada Tanggal. 20 Agustus 2018 surat nomor : K/02/DPLSK.FS.TR2/VIII/18

Tentang: permohonan klarifikasi atas ijin perumahan Cluster Royal Arum. Yang lalu kemudian mendapatkan jawaban dari pihak DPMPTSP Kota Tangerang bernomor surat : 503/807-Bid.PDA/2018 Prihal ; Tanggapan Klarifikasi, menjelaskan bahwa bangunan perumahan cluster Royal Arum PT. ROYAL GARDEN VILLAGE yang terletak di lokasi area Kolam Renang Perumahan Taman Royal 2 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamata Cipondoh Kota Tangerang ternyata sama sekali pihak Pemkot melalui DPMPTSP belum Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB) surat tersebut ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, ketika itu pihak pengembang sedang membangun rumah dalam kondisi/posisi 60% bangunan tersebut telah terbangun/berdiri. Keanehan pun terjadi di sini, ternyata pihak pengembang melampirkan surat jawaban atas klaim warga yang merasa dirugikan dengan lampiran BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) dengan nomor yang sama, yang juga dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang, akan tetapi setelah diteliti berkas milik pengembang tersebut ternyata ada lampiran yang diganti/dirubah pada lampiran BAST lembar ke tiga, kalau dalam Berita Acara Serah Terima yang dimiliki oleh Pemda Kota Tangerang dalam lampiran ketiga menjelaskan tentang Data Rincian Prasaran Lingkungan UTUM dan Fasos Perumahan Taman Royal, sedangkan BAST (berita acara serah terima) yang diklaim oleh pihak pengembang PT.ROYAL GARDEN VILLAGE dalam lampiran ketiga adalah gambar pengajuan siteplan baru akan diajukan ke Pemerintah Kota Tangerang. Aneh apabila ada dua dokumen yang sama dengan nomor serta luas lahan yang sama, akan tetapi versinya berbeda.

Untuk itu saya meminta kepada pihak hukum agar bisa melakukan penyelidikan sehubungan dengan telah diduga hilangnya Prasarana Sarana Utylitas ( PSU ) milik pemerintah Kota Tangerang serta mengusut tuntas dan memprosesnya apabila ada kedapatan oknum Pemerintah Daerah yang terlibat dalam hal  diduga telah hilangnya aset milik Pemda tersebut. Karena bagaimanapun juga dalam hal ini nilai kerugian negara sangatlah besar apabila hal ini benar terjadi.( Redaksi )