Kab.Tangerang .Suara Republik.News – Proyek Betonisasi Kp Gabusan RT 16 Desa Rancalabuh,Kec.Kemiri,Kab.Tangerang,Banten,Jumat 27/08/2021 ,terkesan asal jadi dan lose kontrol,lebih Fix lagi ambil banyak keuntungan yang di duga ajang korupsi di dalamnya,

Pelaksana Kegiatan di lokasi berinisial JR acuh dari saran dan kritik”tadi saya bicara dan kasih saran, dengan inisial Jr,ini orang acuh dan emang rada sengkek,kerjaan leoas kontrol dan banyak penyimpangan,ungkap seorang yang tidak mau di sebut identitas ny.

Ironis dan banyak penyimpangan anggaran,jelas paving blok yang lama tidak di copot,batu Agregate/bescose ny ga jelas yang di hamparkan,pelastik aja cuma di pinggir pinggir aja,dan papan bigisting lama di pakai kembali,jadi jelas ambil utung nya kebanyakan.

Di ketahui,Betonisasi jalan Gabusan yang di kerjakan Oleh CV Mandiri jaya Cipta dengan Nilai Anggaran 198.540.000 dari APBD Kabupaten Tangerang melalui Dinas  Pemukiman dan Pemakaman,di duga  banyak kejanggalan dan terkesan asal jadi.

Pj Kades Ranca Labuh Fauji saat di hubungi belum memberikan respon dan tidak menjelaskan apa apa.jelas Proyek ini di  di kerjakan Oleh Sangkuriang dan terkesan asal cepat beres,tapi tidak mengutamakan mutu kwalitas di dalamnya.

Aktifis Kab.

 Tangerang Herman Arab Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses lelang atau pengadaan proyek tersebut. Di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan.

Dalam kontrak jasa konstruksi antara pemerintah dan penyedia jasa (kontraktor), sering kali terjadi permasalahan, khususnya terkait permasalahan kegagalan bangunan serta keterkaitannya dengan hukum pidana, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana di bidang jasa konstruksi.

Definisi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 02Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU JK) adalah suatu keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa.

Untuk menentukan kegagalan bangunan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, pekerjaan konstruksi sesuai RAB

dilaksanakan dan diserahterimakan. Kedua, pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh pemeriksa, baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan menentukan apakah ada temuan atau penyimpangan.

Dengan ini kami meminta dengan tegas kepada PA/KPA/Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk meninjau kembali progres pekerjaan  pada kegiatan tersebut yang tidak mengacu kepada metode pelaksaan diantara nya adalah buku direksi, Schedul dan Network Planning dri Sta.0- akhir, Rencana Mutual Kontrak dan RK3, serta General ,agar tidak terjadi yang berpotensi pada adanya dugaan-dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan merugikan keuangan negara,” Tegas Herman Arab.