Suararepublik.news – Aliansi Tangerang Raya Bersatu Surati Dinas PERKIM (Perumahan Dan Permukiman) Provinsi Banten, terkait dugaan pengerjaan jalan lingkungan asal jadi serta asas manfaat, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.  Sesuai Undang Undang MD3 Dewan Propinsi Banten, melalui pokok pemikiran (POKIR) mendapatkan anggaran untuk menyerap aspirasi yang di usulkan dari hasil reses dan di tuangkan ke SKPD berkaitan.

Menurut Aliansi Tangerang Raya Bersatu, setelah dilakukan investigasi di lapangan kalau kegiatan pengaspalan jenis ATB yang dilakukan oleh pihak yang mengerjakan tidak sesuai dan asal jadi. (Disebut pihak yang mengerjakan, pasalnya di lokasi tidak ditemukan papan proyek) papan proyek yang seharusnya di buatkan oleh pihak kontraktor di lokasi pengerjaan supaya bisa di ketahui sumber anggaran yang di gunakan dan tidak menimbulkan gagal faham di tengah masyarakat.

Lokasi proyek pengerjaan tepat nya di Jln AMD Babakan Pocis Gg.H Wardin Rt 04 RW 01 Bakti jaya Tangerang Selatan.

Bahkan dari hasil kajian oleh aliansi, anggaran yang diserap hanya  Rp.93 juta atau tidak mencapai 50% dari pagu anggaran yang di sediakan oleh dinas PERKIM sebesar 189 juta kurang lebih, dan keterangan aliansi tersebut di benarkan oleh warga sekitar, saat di kroschek oleh awak media.(1092021)

Informasi yang didapat oleh awak media di lokasi, kalau kegiatan tersebut dari aspirasi dewan fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dari kursi legislatif provinsi Banten yakni Budi Prayogo. Bahkan saat di konfirmasi kepada oknum Dewan nya, dirinya menyarankan supaya awak media melakukan konfirmasi ke pihak Dinas nya langsung.

“Langsung tanyakan saja ke pelaksananya  bang, Saya  tidak faham masalah teknis tanya ke yang kerja ya, dan biar Perkim langsung yang memberikan tanggapan, ke perkim propinsi bang,” ujar Budi Prayogo sat di konfirmasi awak media lewat pesan WhatsApp.

Dikatakan oleh Direktur eksekutif Aliansi Tangerang Raya Bersatu, Drs.Bonar TSH,MM,” pihak nya sudah melayangkan surat ke Dinas perkim provinsi Banten. Sebab merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelengggara yang baik, sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kita akan berperan aktif untuk ikut mengoptimalkan pengawasan publik terhadap publik lainnya. Jika ditemukan unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum, kita akan laporkan,” kata Bonar (1592021)

Saat di konfirmasi oleh awak media terkait surat yang di layangkan oleh Aliansi tersebut, pihak Dinas Perkim Propinsi Banten lebih memilih diam,hal tersebut sudah di lakukan konfirmasi lewat telepon seluler kepada salah satu pejabat Bidang nya (Srinarko-KABiD) lewat nomor 0818-0358-xxxx. Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan yang di dapat dari Dinas tersebut.