DPRD Jabar mengkritik isi promo Meikarta yang gencar ditayangkan di media massa. Menjadi kontroversi, soalnya diduga kuat belum sesuai dengan kenyataannya di lapangan.

Salah satu yang paling kontroversial dari proyek tersebut adalah masalah perizinan. “Meikarta itu diduga belum pernah menyampaikan permohonan perizinan,” tegas Anggota DPRD Jabar, Yusuf Fuadz, ketika beraudiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) di Gedung DPRD Jabar, Senin (23/10 2017).

Menurut Yusuf pihaknya sudah mencoba mengklarifikasi dengan dinas terkait. “Memang perizinan proyek Meikarta belum bisa dikabulkan karena beberapa persoalan,” terangnya.

Hal kontroversial lainnya adalah dalam soal luasan proyek. Di dalam isi iklan dibilang proyek tersebut luasnya sampai ratusan hektar, padahal kenyataannya hanya 84 hektar.

Dua masalah besar ini sudah dilaporkan DPRD Jabar ke Ombudsman RI. Ombudsman sendiri sudah meminta klarifikasi terkait isi promosi Meikarta.

“Iklannya harus dihentikan, atau direvisi terlebih dahulu, agar sesuai dengan kenyataan,” tegasnya lagi. Hal tersebut agar mega proyek Meikarta tidak menjadi kontroversi.

Promo Meikarta, Kemendagri: Tidak Masalah Jika …

Dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, perizinan belum lengkap, Iklan Proyek Meikarta yang gencar ditayangkan menuai kontroversi.

Namun menurut Kemendagri jika iklan Meikarta sebatas sebagai pemberitahuan saja, berarti tidak bermasalah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, meski perizinan proyek Meikarta masih menjadi kontroversi di mata masyarakat, pola semacam itu juga kerap dilakukan para pengembang properti lain.

“Baru menyusun IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sudah mengiklankan,”ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Mega Proyek Meikarta bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/9/2017). Hal tersebut menurut Soni tidak masalah, jika berfungsi sebagai pemberitahuan.

Jika sudah ada penarikan uang atau pembelian, sementara izin belum selesai barulah itu bisa menjadi masalah. “Kalau sebatas pemberitahuan, tidak ada masalah.”ujarnya lagi.

Menurut Soni lagi perlu dicek iklan soal proyek Meikarta yang kontroversial itu. “Kalau berisi, ‘Akan dibangun Meikarta’, boleh-boleh saja,” katanya.

Apa Kata Ombudsman RI?

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak-pihak pemerintah yang memiliki otoritas atas perizinan proyek Meikarta memiliki pandangan yang “terbelah”.

Ombudsman RI, dalam diskusi dengan pihak-pihak terkait bulan Agustus lalu (22/08 2017), seperti Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi,dan OJK, lalu menyimpulkan bahwa proses pembangunan proyek Meikarta harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan dan perizinan yang diwajibkan.

Jika pihak Meikarta belum juga melengkapi persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan, maka menjadi wewenang Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan sementara mega proyek tersebut.

Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak agar promosi Meikarta dihentikan sementara. Hal ini demi melindungi kepentingan konsumen. Soalnya beberapa perizinan diduga belum beres.

Alih-alih dihentikan, BTN memberikan penghargaan kepada manajemen Meikarta karena dianggap paling inovatif dalam strategi pemasarannya.