Serang Suararepublik News – Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten nomor register 033/IV/KI BANTEN-PS/2020  antara Pihak Pemohon PM KITA-PD  dengan Kecamatan Periuk Selaku pihak termohon selasa ,9 peburary 2021 di Komisi Informasi Prov.Banten.

Untuk mencegah penularan covid 19 dilingkungan komisi Informasi Prov.Banten para pengunjung sidang diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan yaitu cuci tangan,mengunakan masker,cek suhu dan jaga jarak.baik pemohon maupun pihak termohon dan saksi ahli.

Sidang Majelis dipimpin oleh Lutfi M.pd dan didamping oleh Nana Suban S.pd dan Hilman Msi sebagai anggota Majelis

Sebelum sidang dimulai ketua majelis memeriksa  kelengakapan surat tugas dan legal standing para pihak pemohon dan pihak termohon.

Pihak  pemohon yaitu PM KITA-PD menugaskan Dedi Haryanto dan pihak termohon yaitu Kecamatan Periuk dikusakan kepada Ramdhana Budianto plt Kabag hukum Pemkot Tangerang dan Deny Rasid sebagai PPID.

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh,mencari,memiliki dan menyimpan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.dan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik meliputi lembaga eksekutif,yudikatif,legislatif,serta penyelenggra lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kecamatan Periuk sebagai pihak termohon menolak permohonan informasi Publik terkait penggunaan Dana kelurahan yang bersumber dari DAU dan APBD 5 persen Kota Tangerang tahun 2019 dengan alasan yang menerima surat permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tidak diterima oleh staf PPID Pembantu kecamatan Periuk.sehingga keabsahan Surat tersebut diragukan .

Untuk melengkapi dan untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan ini ,sidang ditunda dan dan akan dilanjukan tangga 17 peburary 2021.Marbun