Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Jl.Mandala V nomor 67 Cililiran besar Jakarta Timur Daerah khusus Ibukota Jakarta 13639.

Jakarta, Agustus 2020, Suara Republik News, Setelah Suara Republik News menyurati Kepala Dinas ,  Ligkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta (AW-red),dengan nomor surat, 97/SRN/Konf/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang “ Laporan  Hasil Pemeriksaan  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta” nomor:16A/LHK/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 Tanggal 29 Mei 2017. Tidak ada tanggapan bahkan Wartawan Media ini ingin audiensi guna minta Konfirmasi tentang hal tersebut d iatas, sangat disayangkan  tidak direspon,meskipun beberapa kali dihubungi melalui  Telepon selularnya bahkan melalui WA, juga tidak ada respon,malah ada kesan dihalangi oleh Satpamnya yang dipersulit meskipun sudah dijelaskan bahkan diakui oleh Satpam lainnya S mengakui bahwa dia menerima surat Suara Republik News (SRN) namun Satpam AS tetap tidak memperkenankan untuk ketemu dengan kadisnya guna konfirmasi tentang audit BPK itu.

Dalam pemeriksaan tersebut,  disebutkan bahwa Pendapatan Retribusi Persampahan  Kebersihan   Tahun 2016 belum dipungut senilai Rp. 13.225.264.400,00 tapi sampah kosong dari PD Pasar Jaya.  Apa mungkin tidak dipungut ?

Pada TA 2016 DLH DKI Jakarta menganggarkan target Retribusi Persampahan/kebersihan senilai 20.977.000.000,00 dengan realisasi  senilai Rp. 23.292879.103,00.

Retribusi  Persampahan /Kebersihan merupakan  Retribusi  atas pelayanan Persampahan /kebersihan  yang diselenggarakan oleh  Pemerintah Daerah yang diukur  berdasarkan  luas bangunan , Volume sampah  dan jangka waktu pelayanan . Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  meliputi  sampah Toko dan sejenisnya, pengangangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya  Pengankutan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik  dan Laboratorium,  pengangkutan sampah  dari usaha pedagang mikro. Pendapatn Retribusi Penyediaan Tempat  Pembuangan Akhir  ( TPA) sampah dan penyediaan  lokasi instalasi Pengolahan Buangan Air ( LIPAB) dan Pendapatan Pemakaian  toilet berjalan.

Berdasarkan  Keputusan  Kepala Dinas Kebersihan  Nomor, 109 Tahun 2006 diketahui bahwa Standarisasi satuan Volume sampah dari M3 menjadi Tonase, 1 Ton = 1,5 M3 berlaku dari Tahun  2006 sampai  Juli 2016. Dan satuan Volume sampah  dari M3 menjadi Tonase, 1Ton = 2,71 m3 berlaku  sejak  bulan  Agustus

Pemeriksaan atas  Laporan penerimaan  Retribusi  Dinas Kebersihan  Provinsi DKI Jakarta, TA.2016 diketahui bahwa realisasi   Pemungutan Retribusi Sampah Pasar PD Pasar Jaya senilai, Rp. 0,00 ( nihil)

 Hasil konfirmasi kepada Bendahara DLH  diketahui bahwa Penerimaan Retribusi   Sampah Pasar PD Pasar Jaya selama Tahun 2016 belum dipungut, karena DLH  belum mmemiliki  Retribusi data  Rekapitulasi   Volume sampah yang diajukan dari Suku Dinas setiap wilayah  Provinsi DKI Jakarta. Data Rekapitulasi volume sampah tersebut akan menentukan besarnya pengangkutan sampah  tagihaan retribusi  Pengangkutan sampah Pasar kepada PD Pasar Jaya pada masing-masing Wilayah Provisi DKI Jakarta.

 Disebutkan pula dari hasil Pemeriksaan tersebut,Bulan April 2017 Unit Pengelola Sampah  Terpadu (UPTST) telah membuat Data Rekapitulasi  Pengangkutan Sampah   PD  Pasar  Jaya selama Tahun 2016 berdasarkan  SPJ Salinan  yang diserahkan Pengemudi  Truk pada saat  Penimbangan sampah di TPST Bantar Gebang . Berdasarkan Data  Rekapitulasi tersebut, maka potensi Pendapatan  Retribusi Pengangkutan sampah  PD Pasar Jaya  yang belum ditetapkan  Tahun 2016 sesuai  hasil perhitungan yang dilakukan oleh DLH adalah senilai Rp. 13.225.264.400,00. Dengan rincian sesuai table 1.27

Kondisi yang tersebut dalam tabel 1.27 itu tidak sesuai dengan( telah melanggar):

  1. Pergub nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tatacara  Penerimaaan  Pembayaran Retribusi  Daerah dengan system  Elektronik  Retribusi   pada ( pasal 15 ayat 1)
  2. Pergub nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistim dan Prosedur Akuntansi Pemerintah   Prov.DKI Jakarta berbasis Akrual ( Lampiran  BAB IV C)
  3. Perda nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda  nomor 3  Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
  4. Pergub Nomor 109 Tahun 2013 Tentang  Tatacara Pelaksanaan  Pemungutan Retribusi Daerah (Pasal 24 Tentang Penatausahaan  dan Pelaporan )
  5. Bulletin  Teknis SAP Nomor 16 Tentang Akuntasi Piutang Akuntansi  Berbasis Akrual

Dokumen inilah  yang menjadi Dokumen  sumber untuk mengakui  Piutang untuk disajikan  di “Neraca”   Untuk itu seyogianya KPK sudah  waktunya  menelusuri Kerugian negara yang diduga korupsi DLH tersebut(ring-o)