Oleh: Drs M. Siringoringo, M.Pd Ketua Bidang Pendidikan DPP Akrindo & Kabiro Suara Republik. News Jakarta Timur

 Suararepublik.News – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memastikan bahwa tidak ada  penerimaan guru pada pelaksanaan  penerimaan CPNS 2021 mendatang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini bertentangan  dengan  Peraturan Pemerintah nomor, 48 Tahun 2005  tentang pengangkatan  Tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS).

Mengingat Peraturan Pemerintah no.98 Tahun 2000 Tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana telah diubah  dengan Peratutran Pemerintah  No.11 tahun 2002,Me   No.11 tahun 2002,Menurut  pasal 2 PP ini  Pengangkatan  tenaga honorer menjadi PNS dimaksudkan untuk mmemenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi   Pemerintah.

Presiden Joko Widodo  menerbitkan Perpres nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjin Kerja ( PPPK). Non  PNS.

Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Armaya Siregar seperti dilansir dari Mistar.ID menyebutkan, pemerintah tidak memasukkan guru untuk kategori CPNS tahun ini.

Hal ini merupakan sikap diskriminasi terhadap para guru. Seharusnya, guru tidak dibedakan dengan CPNS lainnya. “Guru itu janganlah disepelekan, diskriminasi dengan PNS lainnya. Mengabdi menjadi guru yang melimpahkan tenaganya untuk anak didiknya.

Jadi guru itu pekerjaan yang sangat mulia, juga memuaskan hati. Tanpa disadari, sekecil apapun hal yang dia bagikan, bisa berarti sangat besar dan menggiring seseorang pada kesuksesan.

Hargailah para guru itu,” ucapnya, Sabtu (9/1/21).PPPK yang juga  adalah pengajar alias guru,menurut pasal 1 ( satu)  UU RI nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatakan  bahwa Guru adalah pendidik professional  dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan  , melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik  pada anak usia dini jalur Pendidikan  formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.

Penghapusan guru dari formasi CPNS akan membuat profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang menjanjikan. Dia juga khawatir, dengan adanya kebijakan ini membuat jumlah guru menurun ke depannya.

Masih banyak guru-guru sekarang yang memiliki gaji dibawah rata-rata gaji yang ditetapkan suatu daerah, namun mereka masih tetap dengan sabar untuk menghadapi berbagai macam karakter anak didiknya setiap harinya, dengan berharap tetap mencoba untuk menjadi PNS. “Kalau nanti guru-guru itu tak jadi PNS lagi, dipastikan gaji yang kurang memadai, pekerjaan menumpuk, dan tekanan agar siswa dapat nilai baik dalam ujian menjadi faktor yang membuat orang ‘takut’ untuk jadi seorang guru. Ditambah lagi, akan terjadi penurunan kualitas pengajar di masa mendatang, sebab kesejahteraan itu sudah berkurang,” jelas dia.

Selain itu, para lulusan sekolah dari tingkat SMA tidak berminat meneruskan studi lanjut di berbagai jurusan pendidikan, akibat status kepegawaian dan karir profesi guru dinilai kurang dipandang. “Dulu guru itu dianggap profesi yang tidak pandang apa-apa. Namun, setelah guru diangkat menjadi PNS dan disamain dengan PNS lainnya, banyak yang tergiur untuk menjadi guru. Apalagi kalau mereka mengenakan pakaian PNS, ada rasa bangga di hati para guru tersebut,”

Menurut hemat penulis,lebih baik guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun diangkat menjadi PNS, sedangkan yang guru baru, belum memiliki pengalaman dalam mengajar anak didik dimasukkan menjadi PPPK.

“Kalau alasannya guru tidak jadi PNS lagi karena banyaknya guru berstatus PNS yang meminta mutasi setelah pengangkatan, sepertinya tidak masuk akal. Maka dari itu, perekrutan guru PNS mendatang utamakan anak daerah.

Meski disaat tes dilakukan anak daerah tersebut di bawah rata-rata nilainya.”Pemerintah jika berkenan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Semestinya pemerintah tetap membuka jalur rekrutmen guru pada CPNS 2021 ini. Justru, seorang guru akan lebih profesional dan lebih maksimal dalam mengembangkan dirinya sebagai guru menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Guru tak masuk formasi CPNS, PGRI minta kaji ulang.

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagaimana dikutip dari mistar.ID menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah terkait tidak dimasukkannya tenaga pengajar atau guru ke dalam lowongan formasi CPNS tahun 2021.

“Memohon agar Pemerintah (Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN) mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut. Semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen guru, yakni melalui CPNS dan PPPK karena, ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki sasaran berbeda,” kata Ketua PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (1/1/21).

Unifah mengatakan CPNS dan PPPK memiliki perbedaan. Menurutnya, PPPK itu diperuntukkan bagi guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Sedangkan CPNS guru itu berarti pemerintah memberikan kesempatan bagi guru honorer yang usianya masih di bawah 35 tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sebagai ilustrasi,Penulis yang hingga pensiun mengajar selama 30 tahun  tidak pernah berhasil menjadi PNS meskipun setiap kali ada kesempatan tdk pernah lolos jadi PNS.  Hal seperti inilah sebenarnya perlu di hargai Pemerintah. Untungnya meskipun penulis menjadi Guru suasta selama 30 tahun 8 bulan, kita tetap saja mengabdi memperimbangkn masa depan peserta didik.

“Perekrutan PPPK ditujukan untuk memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Sedangkan formasi guru CPNS, membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi pegawai negeri sipil, dan memberi kesempatan kepada guru sebagai ASN.”

PGRI menilai penghapusan guru dari formasi CPNS membuat profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang menjanjikan. PGRI juga khawatir dengan adanya kebijakan ini membuat jumlah guru menurun ke depannya. Untuk diketahui, pemerintah ke depannya tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, namun hanya menjadi PPPK. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim.

“Sementara ini Pak Menpan, Mendikbud, sepakat bahwa untuk guru itu beralih ke PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan kami tidak akan terima guru sebagai CPNS, tapi sebagai PPPK,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers virtual.