Suararepublik.news – Ujang Pendi (60) dan Tini Lilis (50) pasangan suami istri yang tinggal digubuk reot di kelurahan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel) yang hidup dalam kemiskinan ternyata diduga sebagai korban pungutan liar (pungli) oleh oknum pegawai Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.

Hal itu seperti diakui Ujang dan Tini saat mendatangi kediamannya pada Senin (8/6/2020). Ujang mengungkapkan, bahwa selama ini istrinya ketika mengambil uang dari PKH di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang nominalnya minimal Rp300 ribu selalu dipotong Rp50 ribu oleh oknum pegawai PKH Kemensos.

“Saya apa adanya aja, biar pada tau itu pejabat-pejabat, jangan cuma makan yang kecil, engga ada yang bela kalau orang kecil dimakan mah, ini yang kecil yang diperes, setiap pengambilan malah ditungguin disana (di ATM), dipotong gocap, gocap, gocap semua orang, ditungguin buat uang rokok katanya,” kata Pendi.

Tini istri Pendi juga mengatakan, selain uangnya dipotong Rp50 ribu, dirinya juga pernah dirugikan lantaran kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik keluarganya pernah hilang ditangan pegawai PKH Kemensos bernama Efan dua tahun lalu dan baru dikembalikan tiga bulan setelahnya. Menurut Tini, selain dirinya para penerima dana PKH lain juga merasakan hal yang sama dalam kejadian itu.

“Kartunya hilang itu kan, awalnya saya gesek (ke ATM) sama pak Efan, nah terus kata pak Efan sini kartunya, terus saya kasih sama dia, pas mau gesek lagi kata dia nanyain kartunya kesana, padahal kartunya sama dia. Duitnya dapat berasnya kagak dapat. sudah dua tahun ini,” kata Tini.

Menurut Tini, berdasar pengalamannya, KKS ini berguna untuk mengambil uang dan bantuan sembako dari pemerintah. Namun belakangan dia tak menerima bantuan sembako itu. Yang kadang diterimanya beras dan hanya telur.

“Saya sudah dua tahun ga dapat yang sembako, biasanya saya dapat setiap bulan, kalau awal-awal dulu isinya komplit, ada beras, telor, minyak, kopi, gula, sarden, mie. ga lama, setelah itu cuma beras sama telor doang,” kata Tini.

Sementara itu, pegawai PKH Kemensos bernama Erfan saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, dia mengakui kalau kartu yang dipegangnya itu hilang pada 2018.

“Warga sendiri mengambil, kecuali dia ada tetangga, jadi tidak didampingi karena sifatnya pribadi, dipotong Rp50 ribu engga ada, karena kartu ATM dipegang oleh mereka,” kata Efan saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman menjelaskan, tidak diterimanya bantuan Pemerintah terhadap keluarga Ujang Pendi dan Titin Lilis, karena hilangnya KKS. “Karena KKS yang pertama hilang. Akhirnya lapor lagi ke bank dan keluarlah kartu KKS baru,” kata Wahyunoto.

Namun, lanjut Wahyu, dengan hadirnya KKS baru yang dimiliki, otomatis keluarga Ujang dan Titin, menerim bansos Pemerintah.

“Untuk keluarga Pak Ujang dan Ibu Titin telah menerima KKS baru, maka dana bansos PKH cair dan dana bansos sembako tidak cair, karena bansos PKH berdasarkan nomor rekening sedangkan dana bansos sembako berdasarkan e-wallet. Maka seharusnya e-wallet yang di kks pertama harus di link-kan dengan KKS baru (pengganti),” jelas dia. 

Di sisi lain, Pendi membantah hal itu, menurut dia, ada sejumlah kepala keluarga yang KKS nya hilang, oleh satu pendamping yang sama. Tapi tetap menerima seluruh bantuan yang seharusnya.

“Engga benar, karena selain keluarga saya ada beberapa keluarga yang sama-sama didampingi satu pendamping yang sama. Semua yang oleh pendamping Efan, hilang KKS-nya. Tapi dicetak baru lagi, dapat semua bantuan tunai dan sembako. Tapi KKS atas nama istri saya cuma bantuan tunai, sembakonya tidak,” ungkap dia. 

Sebelumnya diberitakan, Adalah pasangan suami istri Ujang Pendi dan Tini Lilis warga Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, yang hidup sengsara dan hingga memasukin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid keempat belum jua mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Mereka dan lima anaknya tinggal disebuah rumah gubuk berukuran empat kali empat meter persegi nan ringkih berlantai masih tanah merah yang berdiri diatas lahan tanah milik Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong.

Sang istri, Tini, adalah salah seorang warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang merupakan salah satu program andalan Presiden Jokowi. Namun, sejak 2018 dirinya tidak pernah mendapatkan lagi bantuan program tersebut.

“Saya sudah dua tahun ga dapat lagi bantuan (sembako), biasanya dapat perbulannya, dapat sembako, duit juga dapat 300 ribu tapi dipotong 50 ribu dan harus ngasih. Sekarang ngga dapat lagi, bantuan dampak covid juga ngga dapat,” kata Tini.

Tini menjelaskan, keluarganya tidak mendapat lagi bansos Program Keluarga Sejaterah (PKH) itu semenjak kartu Keluarga Sejahtera miliknya dan beberapa warga sekitar dihilangkan oleh salah seorang petugas pelaksana program tersebut.

“Jadi kemarin saya dan beberapa warga disini kartu penerima bantuan dihilangkan sama petugas yang mengurus pembagian bansos. Pak Efan namanya, kata dia hilang, terus saya dan beberapa warga disini dibuatkan lagi kartu yang baru, warga lainnya pada dapat bantuan, tapi kami engga dapat lagi bantuan baik uang maupun sembako, saya cek di ATM ga ada uang yang masuk,” kata Tini. (B)