SuaraRepublik.news Tulungagung (1/10/2021) – Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian masing-masing bidang untuk membantu masyarakat di masa pandemi sekarang. Bantuan yang diberikan tujuannya untuk membantu masyarakat agar beban hidup selama masa pengetatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 dapat berkurang.

Tetapi apa yang terjadi di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung khususnya kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa (Pemdes) kurang begitu memihak kepada kepentingan masyarakat.
Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menaikkan pajak bagi para wajib pajak, di pihak Pemdes Tiudan juga tak mau kalah dengan memberikan tambahan biaya untuk para wajib yang melakukan pembayaran di BUMDes Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) desa tersebut.

Mirati selaku bendahara membenarkan hal tersebut ketika ditemui di kantor Bumdes.(30/9)
“Untuk setiap wajib pajak yang membayar dikenai biaya tambahan sebesar dua ribu rupiah sebagai bentuk biaya administrasi. Biaya tersebut dalam pengelolaan penuh pihak Bumdes yang nantinya untuk menggaji pegawai yang mengumpulkan pajak tersebut sebesar tiga puluh persen dan sisanya dimasukkan untuk anggaran Bumdes” jelas Mirati.
Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut atas persetujuan semua pihak yang terlibat.
“Baik pihak pemerintah desa maupun pihak bank yang kerjasama dengan Bumdes sudah mengetahuinya dan ada surat MOU yang dibuat” lanjut Mirati.

Puji Rahayu Sundari, S.P. selaku Kepala Desa (Kades) ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon juga membenarkan adanya tambahan biaya tersebut.(30/9)
“Untuk pembayarannya bisa melalui bumdes karena sudah ada kerjasama dengan bank Jatim dengan tambahan biaya biaya sebesar dua ribu rupiah untuk administrasi karena mereka juga termasuk unit yang ikut menangani sehingga mereka berhak juga menerima fee sedangkan tugas pemerintah desa hanya membagi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada wajib pajak dan ngoprak-ngoprak (menyuruh) wajib pajak untuk segera membayar” jelas Kades.

Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh Sahrul Munir selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan yang menangani langsung perihal tersebut.
“Ditempat pembayaran lain juga terjadi hal yang sama misal kita pernah melakukan pembayaran langsung ke pihak Kantor Pos dan Bank BCA, malahan disana kita dikenai biaya administrasi sebesar 3000 rupiah sedangkan di bumdes hanya 2000 rupiah” ujar Sahrul membandingkan dengan pihak lain.

Tetapi ada hal berbeda ketika dikonfirmasi tentang dana bagi hasil dari pajak yang diterima desa dari Pemkab selama ini.
“Sekitar 8 juta lebih yang kita terima dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dana tersebut murni sebagai fee atas jerih payah pamong atau perangkat yang membagikan lembar SPPT kepada wajib pajak. Semakin banyak lembar SPPT yang harus dibagikan maka semakin besar pula fee yang akan diterima dari Bapenda” jelas Sahrul.
Bahkan beliau juga menampik anggapan kalau pihak Pemdes dan Bumdes mendapatkan penghasilan dari wajib pajak dengan cara masing-masing.
“Bukan cari sendiri-sendiri karena untuk Bumdes sebagai bentuk pengembangan unit usaha, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan lain seperti Bank, Pos, dan lain-lain sedangkan pamong yang menyampaikan SPPT, memang ini adalah tugas perangkat desa. Sehingga bila dapat honor pun wajar saja karena disana ada beban kerja” pungkas Sahrul.(lg.nf/kbt)