Ibu Laila Arlini S.Sos Plt kepala Seksi Perselisihan  Hubungan Industrial Disnakertrans dan energi  DKI Jakarta, yang seyogianya  mengklarifikasi permasalahan  Ketenaga kerjaan di PT.Wira Servindo dengan Yunita-  Dameria Sayangnya Owner PT. Wira Servindo Mangkir dua kali Tidak menghargai  Disnakertrans (dok :  ring-o )

Jakarta,Desember 2020 Suara Republik News,Setelah duakali diundang oleh Disnaker trans dan Energi, untuk menyelesaikan  masalah PHK dengan karyawannya,  pertama bernomor 10620/-1.835.3 tertanggal 24  November 2020, untuk hadir dalam pertemuan tgl 30 November 2020, Owner PT.Wira Servindo  mangkir /Tidak hadir tanpa alasan , sedangkan karyawan yang diPHK, selalu hadir dalam undangan tersebut, Undangan kedua bernomor 11137/-1.835.3 tertanggal 30 November 2020 untuk hadir dalam pertemuan tanggal 11 Desember 2020.12.11,Owner PT. Wira Servindo Kembali tidak hadir /mangkir.

Dalam pertemuan pertama Seyoganya  bertemu dengan  , Purnomo SH,MH ( Kepala bidang Hubungan Industrial dan Kesja), dan ibu Laila Arlini,S.Sos ( Plt.Kepala Seksi  Perselisihan  Hubungan Industrial.

Namun kedua Pejabat tersebut ada rapat lalu didelegasikan kepada Sriyati sedangkan pertemuan kedua  ditangani   Laila Arlini,S.Sos ( Plt.Kepala Seksi  Perselisihan  Hubungan Industrial ). Dari ketidak hadirannya NW  Owner PT.Wira Servindo Kirana Abadi ( ISKA )  sejak awal tidak koperatif dan diduga merasa kebal hukum. Bagaimana tidak, Instansi Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta ,Sebagai perpanjangan tangan Kemenaker ditingkat Provinsi  tidak menghadiri dan menghargai undangan sampai dua kali. Kalau NW  kooperatif dan menghormati intansi Pemerintah, seharusnya mengirim delegasi atau setidaknya mengirim surat mengatakan tidak dapat hadir karena sesuatu dan lain hal. Tetapi tdk ada Etiket baik, bahkan diduga kebal hukum.

Sebelumnya waktu melaporkan PHK sepihak ini, Kuasa dari YD(yang kebetulan Jurnalis Suara Republik News,dan Hubungan antar Lembaga  DPP, Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) berbincang dengan  pak Bokir Bagian Hubungan Industrial  Disnakertrns DKI , kami dari GWI  belum menurunkan semua media cetak,elektronik maupun online, yang tergabung dalam  Asosiasi kabar Oline Indonesia ( Akrindo) dan Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI)  untuk turun ke TKP untuk melakukan investigasi ke PT. Wira Servindo, bahkan kita sudah me lobby Kemenaker dan Deperindag untuk menelusuri legalitas dan kredibilitas dari PT.Wira Servindo ini, Apakah SIUPP masih berlaku atau sudah expire  atau sudah melakukan kewajibannya  Sebagai Perusahaan sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Perindustrian /Perdagangan ? bahkan mau menelusuri dokumen-dokumen impor/Expor sampai ke akar-akarnya.  Kita ingin tau siapa dan Lembaga mana yang dibelakang Owner ini? Kok seperti kebal hukum ? pada hal  Undang -undang telah mengatur, Semua Warga negara bersamaan kedudukannya  dalam hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi Hukum dan Pemerintaha itu tanpa kecuali.

Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi Hubungan Industrial.

dalam Pasal 1 angka 11  UU 2/2004Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”) Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral

 Aturan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak

Pemutusan Hubungan Kerja dari PT.Wira Servindo untuk dan atas nama Yunita Dameria diduga sepihak,

PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PHK Sepihak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi pekerja/karyawan, karena hanya dengan selembar surat keterangan PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan, semua hak pekerja mulai dari upah/gaji hingga jaminan sosial akan hilang.

Pada hal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 bab Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1,2,3), pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 bahwa tidak ada yang namanya PHK Sepihak.

Dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan bahwa PHK Sepihak tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali dan membayar upah serta hak-hak pekerja/karyawan. Dalam Hal ini  Korban PHK YD, tidak menginginkan Kembali bekerja di PT.Wira Servindo,sudah terlanjur kecewa berat, Hanya menuntut haknya saja yaitu Pesangon penghargaan dan lain-lain terutama Paklaring yangmerupakan kewajiban dari Pengusaha. Agar Paklaring dapat digunakan untuk mencari Pekerjaan di Tempat lain (ring-o)