Jakarta, Suararepublik.news – Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada aparatur kejaksaan yang menuntut satu tahun penjara kepada terdakwa pelaku penyiraman kepada Novel Baswedan.

Tuntutan Jaksa tersebut merupakan bagian dari sikap promoter aparat penegak hukum yang taat hukum dan memahami fakta fakta hukum yang ada.

Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menilai kasus penyiraman Novel merupakan kasus penganiayaan yang tergolong ringan yang hendak dipolitisasi sebagai kasus besar dan luar biasa.

”Untungnya, aparatur kejaksaan tidak terprovokasi oleh ulah orang orang yg tidak bertanggung jawab yg hendak mempolitisasi kss itu,” ujar Neta kepada wartawan

IPW, sambung dia memberi apresiasi pada sikap jaksa yang promoter tersebut. IPW mengingatkan bahwa kss penyiraman Novel adalah kasus ringan, yakni kss penganiayaan ringan. Apalagi jika dibandingkan dengan kasus yang melilit novel di Bengkulu, dimana novel menjadi tersangka kss pembunuhan.

”Anda bisa bayangkan, dimana hati nurani Anda karena Anda hanya ribut dalam kasus penganiayaan ringan, sementara Anda tak peduli dengan kss pembunuhan yang melibatkan Novel, yang hingga kini keluarganya masih menuntut keadilan,” ungkapnya.

Dalam kasus penganiayaan terhadap Novel, tuntutan satu tahun penjara sudah tergolong berat. Jika novel menyebut persidangan tersebut hanya formalitas, berarti sebagai aparat penegak hukum Novel sudah terkatagori menghina pengadilan.

Egois dan mau menang sendiri. Sebagai aparatur penegak hukum tentunya sangat tidak pantas Novel menghina pengadilan wong muara kasus-kasus yang ditanganinya selama ini di KPK juga di pengadilan.

”Tapi sudahlah, biarkan saja Novel ngoceh sesukanya. Bagi IPW terdakwa penyiram novel lebih kesatria mengakui perbuatannya ketimbang novel yang selalu berdalih untuk menghindari pengadilan kss pembunuhan yang dituduhkan padanya di Bengkulu,” timpalnya.

Seharusnya, sambung Neta, Novel berjiwa besar menyelesaikan kasys di pengadilan. ”Dan jangan bersikap kerdil dengan menghina pengadilan bahwa persidangan kss penyiraman padanya hanya formalitas,” timpalnya.

Novel telah membuat tragedi hukum di negeri ini berkelanjutan hingga curat marut dimana seorang Tersangka Pembunuhan bisa memeriksa Tersangka Korupsi.

”Ini sebuah tragedi dan melihat tragedi hukum ini dimana KPK membiarkan Tersangka Pembunuhan memeriksa Tersangka Korupsi, sebaiknya KPK dibubarkan saja. Sebab upaya penegakan hukum yang dilakukannya makin tidak jelas,” terangnya.

Sementara itu Novel menegaskan persepsi yang ingin dibentuk dan pelaku dihukum ringan terbukti. ”Dalam sidang ini begitu nekad. Permasalahan di semua sisi terjadi dengan terang. Saya sudah tanggapi dengan tidak percaya sejak awal, hingga malu sebenarnya terus mengkritisi kebobrokan ini,” ungkap .

Novel pun melihat bahwa fakta penegakan hukum yang terjadi merupakan hasil kerja Presiden Jokowi dalam membangun hukum selama ini.

”Persekongkolan, kerusakan dan kebobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar menggambarkan bahwa memang sedemikian rusaknya hukum di Indonesia. Saya malah melihat bahwa Ini fakta hasil kerja presiden Jokowi dalam membangun hukum selama ini,” ungkap Novel yang dipertegas dalam pesan WhatsApp-nya.

Pada posisi ini, bagaimana masyarakat bisa berharap dengan keadilan yang dibangun. ”Hal lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana masyarakat bisa berharap mendapatkan keadilan dengan keadaan demikian. Keterlaluan memang,” timpalnya.

Faktanya yang ada, sambung dia dan sudah mau dibilang apa lagi. ”Di satu sisi saya tugasnya memberantas mafia hukum, tapi di satu sisi menjadi korban mafia hukum yang menyolok mata. Sejak awal tahu bahwa persidangan itu hanyalah formalitas,” ungkap Novel. (srn)