Jakarta, Suararepublik.news – Kabar terbaru Jhoni Allen Marbun mendapat jabatan sebagai sekjen di Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Bocoran tersebut di sampaikan Max Sopacua.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah selesai digelar dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Dalam KLB itu juga ditetapkan ketua dewan pembina yang dijabat oleh Marzuki Alie.

Terkini, posisi sekretaris jenderal juga sudah ditetapkan.

Max Sopacua mengungkap posisi tersebut dijabat oleh Jhoni Allen Marbun.

“Moeldoko ketum, Jhoni Allen Marbun sekjen, Marzuki Ali ketua dewan pembina,” ujar Max Sopacua, ketika dihubungi wartawan, Senin (8/3/2021).

Ketika disinggung posisi apa yang akan diembannya dalam kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua justru berkelakar.

Dia menjawab pertanyaan itu dengan jawaban di luar konteks, bahwa dirinya akan bermain golf saja.

“Saya maunya di lapangan golf saja, biar selalu segar,” kata Max Sopacua.

Lebih lanjut, Max Sopacua mengaku tak tahu menahu perihal kapan hasil dari KLB termasuk struktur kepengurusan akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya kurang tahu tepatnya (kapan) ke Kemenkumham. Karena saya tidak di-team-nya,” tandasnya.

AHY Serahkan Bukti ke Kemenkumham

Siang tadi ratusan pendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memadati sekitaran Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pantauan Tribunnews di lokasi, Senin (8/3/2021), ratusan massa yang mengenakan kaus biru khas Partai Demokrat memberikan dukungan kepada AHY dari ancaman gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) tepat di depan Kantor Kemenkumham.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Demokrat Selamatkan Demokrasi” dan mulai berorasi.

Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said pun terpantau padat merayap.

Sementara itu, aparat kepolisian juga terlihat mengurai jalanan yang mulai macet.

Sebelummya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, AHY tiba di Kemenkumham sekira pukul 10.30 WIB.

AHY yang mengenakan kemeja biru berlambang mercy di dada sebelah kiri, datang didampingi oleh sejumlah elite Demokrat dan 34 Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) seluruh Indonesia.

Kepada para awak media, AHY mengungkapkan kedatangannya ke Kemenkumham hari ini untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

“Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB),” ucap AHY.

Tim AHY lebih dahulu tiba di kantor Kemenkumham 

Kedatangan AHY dkk untuk menyampaikan keberatan sekaligus, menyerahkan bukti penyelenggaraan KLB Partai Demokrat Sibolangi, Delisedang ilegal.

Lihat gambar di aplikasi hemat data hingga 80%.Tim AHY lebih dahulu tiba di Kemenkumham. AHY Bawa 2 Boks Bukti KLB Demokrat Sibolangit yang dinyatakan mereka Ilegal (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Sebelumnya, kubu Moeldoko juga menyatakan akan mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan hasil KLB PartaiDemokrat dengan kepemimpinan baru.

, tim dari DPP Demokrat membawa dua boks berisikan dokumen otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB di Sibolangit, Deli Serdang ilegal.  

“Kami sudah sediakan berkasanya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat,” ucap AHY di lokasi.

“Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yg sah. Mereka hanya diberikan jaket dan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara sah,” lanjutnya.

AHY melanjutkan, proses pengambilan dalam dalam KLB itu tidak sah, tidak kuorum dan tidak ada unsur DPP yang seharusnya menjadi penyelenggara.

Dia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB bisandiselengarakan jika disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

Selain itu, sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah ketua DPC se-Indonesia, dan harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jadi semua itu menggugurkan hasil dan semua klaim, hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deli Serdang tersebut. Belum lagi berbicara mereka tidak menggunakan konstitusi Demokrat yang sah, AD/ART yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020 lalu,” ujar AHY. ( SRN )