Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan pemberian penghargaan terhadap mega proyek Meikarta, soalnya proyek ini masih menjadi pertanyaan besar bagi publik soal perizinan dan tata ruangnya.

“Mega Proyek Meikarta masih banyak menimbulkan pertanyaan publik terutama terkait perizinannya dan bahkan dari segi tata ruang,” tegas Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya 17 September 2017.

Sebelumnya Manajemen proyek Meikarta diganjar ‘BTN Golden Property Award’ untuk kategori ‘The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign’ beberapa hari lalu (11 September 2017).

Sangat disayangkan, disaat banyak pertanyaan belum dituntaskan manajemen,  Bank BTN (Bank Tabungan Negara) yang merupakan representasi pemerintah justru memberikan penghargaan kepada managemen Mega Proyek Meikarta. Pihak BTN beralasan apa yang dilakukan pengembang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang dilakukannya.

Mega Proyek Meikarta Lengkapi Izin Dulu, Baru Beriklan

“Padahal, hingga saat ini, manakala marketing dan promosi yang dilakukan oleh pengembang Meikarta begitu bombastis, tetapi di sisi lain patut diduga pengembang Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan diduga menabrak banyak aturan,” terang Tulus.

Menurut Tulus proyek Meikarta tak sejalan dengan Pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia

Pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memang membolehkan pengembang melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun dengan catatan, harus memiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Sedangkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan, salah satunya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

“Tak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah,” katanya.

Tulus mengaku khawatir ke depannya menjadi preseden yang buruk. Banyak pengembang akan melakukan hal serupa yang ujung-ujungnya akan membahayakan kepentingan konsumen, bahkan industri properti itu sendiri.

Idealnya, lanjut Tulus, managemen BTN memberikan penghargaan kepada mereka patuh terhadap peraturan yang berlaku, paling transparan, alias jujur menginformasikan semua perijinan yg sudah dimiliki pengembang. Berani mencantumkannya di brosur mereka dan diinformasikan dalam media-media promo mereka.

Lalu apa yang harus dilakukan BTN? “Mengevaluasi pemberian penghargaan terhadap manajemen Meikarta,” tegasnya.