BURU, SuaraRepublik.News – Bertempat di Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru . Tokoh pemerintahan masyarakat  Adat Petuanan  Kaiely dan masyarakat adat SOAR PITO dan SOAR PA  melakukan pemalangan jalan dan pemasangan spanduk untuk menolak masuknya investor bersama – sama dengan lembaga APRI ke areal tambang emas LEABUMI untuk penggambilan sempel tanah yang mengandung emas dalam rangka RISET di jakarta . 06/10/2021.

 Tokoh persekutuan masyarakat Adat Petuanan Kayeli dipimpin langsung oleh Kep Soa Matetemun  Yohanis Nurlatu , Imam Adat Kayeli  Onyong Wael , Raja Petuanan Kayeli Abdullah Wael , Kep Soa Seget Kotbesy Mansuar Wael , Kep Soa Matedafa  Kasim Bellen , Metewidit  Manahelo Tihun , Perwakilan Kep Soa Waelua  Andi Lakbual, Kep Soa  Kawasan Lele  Hamat Wael , Perwakilan Matlefumae Murit Dawan , Kep Adat  Nurlatu  Mangket , Mantan anggota DPRD Kab Buru , Ketua SDM Parlemen jalanan Kab Buru Sdr Ruslan Soamole , Tokoh Pemuda Adat Dusun Tanah Merah , Manaunte Nurlatu Tokoh  Pemuda Adat  Waehata Sdr Fendy Nurlatu dan beberapa Mahasiswa , pers , serta masyarakat adat Soar Pito Soar Pa .

Dalam kegiatan pemalangan jalan  dan pemasangan spanduk di Desa Dafa yang bertuliskan.

          PERNYATAAN SIKAP:

Pemerintahan Masyarakat Negeri  Adat  Petuanan Kayeli  dan Soar Pito  Soar Pa,

  1. Kami masyarakat adat sangat mendukung penuh Gubernur Maluku untuk menjadikan tambang emas Leabumi sebagai  Tambang Rakyat.
  • Pemerintah Pusat , Provinsi , Daerah  “Berikan kami pekerjaan sesuai kearipan lokal di areal Hak Ulayat Kami” .
  • Kami masyarakat adat menolak perusahan dan investor dalam bentuk apapun yang akan beroperasi di gunung Leabumi (tambang emas GB).

Dalam kegiatan itu,pemerintahan adat juga Meminta agar pemerintah harus bisa menghormati aturan UUD yang sudah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD1945 bahwa Negara.

Mengakui dan menghormati kesatuan-persatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan.

Masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  diatur dalam

Undang-Undang. Pemerintah khususnya Pemda memiliki peranan dan tanggung jawab

untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayah masyarakat adat, agar

pengusahaan tambang mengikuti ketentuan  telah ditetapkan, serta menjamin

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

 Kep Soa Matetemun Nurlatu sempat menyampaikan kepada beberapa awak media di Desa Dava  bahwa ”  saya merasa kecewa terhadap pemerintah daerah  secara notabene mengundang tim dari kementrian dan perwakilan lembaga APRI dalam pengambilan sempel tanah yang mengandung emas di tambang emas lea bumi  tanpa sepengetahuan kami tokoh pemerintahan masyarakat adat petuanan Kayeli Soar Pito  Soar Pa yang merupakan hak ulayat turun temurun kami .

Reporter –  Idris  Wael