Jakarta, Suararepublik.news – Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menilai bahwa menarik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Novel Baswedan itu berlebihan.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu diungkapkan Masinton Pasaribu di acara Mata Najwa Rabu (18/6/2020).

Masinton Pasaribu membenarkan bahwa presiden memang bisa memberikan hak amnesti hingga abolisi.

Novel Baswedan blak-blakan meminta agar dua terdakwa penyiram dirinya untuk dilepaskan. Hal itu diungkapkan Novel Baswedan di acara Mata Najwa pada Rabu (17/6/2020). (channel Youtube Najwa Shihab)

Namun, menurut Masinton itu bukan berarti Jokowi bisa mengintervensi proses peradilan.

“Menurut saya presiden itu dalam konteks yudisial apa segala macam dan pertimbangan sebagai kepala negara dia memberikan hak amnesti, abolisi, dan segala macam, dia tidak boleh mengintervensi proses peradilan.”

“Nah maka menarik presiden ke ranah ini menurut saya juga itu menjadi lebay kita nantinya,” jelas Masinton.

Menanggapi pendapat Masinton itu, Najwa Shihab lantas menyinggung soal wawancaranya dengan Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD terkait kasus Novel Baswedan.

“Saya pernah berbincang dengan Pak Mahfud MD soal seberapa jauh sesungguhnya presiden bisa mengintervensi kasus-kasus hukum dan ini cuplikan perbincangan saya dengan Pak Mahfud MD,” kata Najwa.

Lantas Najwa memutar ulang rekaman wawancaranya dengan Mahfud MD pada 9 Juli 2018.

Dalam video itu, Mahfud menegaskan, presiden itu merupakan penegak hukum.

“Di dalam ketatanegaraan presiden itu penegak hukum loh, lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana, dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan.”

“Sebenarnya kan penegakan hukum terbagi pada tiga, yang membuat hukum itu parlemen, yang melaksanan itu presiden eksekutif, kemudian yang mengadili itu yudikatif,” jelas Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud yang juga Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan bahwa presiden bisa mengintervensi kasus yang dirasa banyak kejanggalan.

“Sebenarnya kan ini Presiden penegak hukum lalu dibantu, memberi tahu seperti itu kan biasa, dan semua presiden melakukan itu, bukan intervensi.”

“Justru saya pernah menulis justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan jika ada ketidakberesan dalam penanganan,” terang Mahfud saat itu.

Lalu, saat ditanya apakan Presiden Jokowi bisa mengintervensi kasus Novel, Mahfud mengatakan bisa dengan arahan.

“Berarti seharusnya Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangannya untuk intervensi kasus Novel Baswedan?,” tanya Najwa.

“Bisa tentu saja, memberi arahan ya, jangan intervensi, kalau memberi arahan,” jawab Mahfud.

Mahfud mengatakan Jokowi bisa mengambil sejumlah langkah terkait kasus Novel.

“Iya memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam bentuk arahan.”

“Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi kepada Novel Baswedan,” ungkap Mahfud kala itu.

Penyidik Senior Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan merasa janggal atas tuntutan satu tahun pada terdakwa penyiraman air keras kepada dirinya.

Bahkan, Novel Baswedan merasa bahwa tuntutan satu tahun dari jaksa itu menghina dirinya.

Hal itu diungkapkan Novel Baswedan di acara Mata Najwa pada Rabu (17/6/2020).

“Apabila kita melihat hasil investigasi dari Komnas HAM penelusurannya dengan memeriksa saksi-saksi, memeriksa bukti-bukti dikonfirmasi dari hasil rekomendasinya mengatakan bahwa pelaku terorganisir dan sistematis artinya bukan dua orang.”

“Tim pencari fakta dari bentukan Kapolri mengatakan juga dari hasil rekomendasinya bahwa ini terkait dengan penanganan perkara,” jelas Novel.

Sehingga, semua itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam proses persidangan.

“Jadi itu semua bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada sekarang dan itu kami selalu sampaikan di semua tahapan proses.”

“Agar kejanggalan-kejanggalan ini dihentikan tapi dengan jumawa diterus-teruskan bahkan ancaman hukumannya satu tahun dibuat,” ungkap Novel.

Menurut Novel tuntutan satu tahun ini menghina dirinya.

“Seolah-olah saya tidak tahu, mau mengejek saya atau mau menantang ayo satu tahun, mau ngapain kalian, seolah-olah seperti itu tantanganya.”

“Saya melihatnya ini keterlaluan,” kata dia.

Selain itu, Novel juga merasa bahwa tuntutan satu tahun menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Presiden Jokowi juga telah meminta agar kasus yang dialaminya ditangani dengan serius.

Namun, yang terjadi justru banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah terlampau jelas.

“Sangat terus terang ketika saya mendengar dari media satu tahun, saya kaget ini sudah sedemikian beraninya saya tidak tahu, jangan-jangan tuntutan ini juga menghina presiden.”

“Karena apa presiden perintahkan untuk periksa benar-benar tapi berani dengan terang-terangan, dengan vulgar membelokkan fakta, menghilangkan saksi-saksi, menghilangkan bukti-bukti, menuntut satu tahun,” jelas Novel.

Ancaman satu tahun penjara juga sangat tidak wajar bagi penyerang aparatur hukum seperti dirinya.

“Kalau level penganiayaan tertinggi, penganiayaan berencana, berat, berencana, dilakukan terhadap aparatur artinya pemberatan.”

“Ditutup satu tahun kita lihat di mana yang begitu,” sambung Mantan Anggota Polisi ini. ( SRN )