Suararepubliknews, Kota Tangerang Selatan – Pemerintah kota Tangerang Selatan provinsi Banten, sepertinya sudah menemukan sendiri persoalan yang ada di wilayah nya dalam tata cara percepatan penanganan  virus disease2019 (Covid-19). Yaitu, “lambat” tentang cara dalam pelaksanaan yaitu, penindakan di lapangan.

Fakta nya sudah terbukti, saat di beritakan oleh sembilan redaksi online dan cetak pada tanggal 6 Mei 2021, terkait salah satu “Cafe” di jln Cendekia kelurahan Ciater Kecamatan Serpong yang bernama “Mahkota Cafe” sebab tidak langsung di lakukan penindakan oleh petugas karena harus menunggu “jadwal”  menurut keterangan Kepala Bidang Gakkumdu Sat Pol PP kota Tangerang Selatan.

Dan masih bebas beroperasi, seakan akan berada diluar zona aturan yang di tetapkan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan, tentang SE PPKM bulan januari tahun 2021 oleh walikota Tangerang selatan, yang berdasarkan instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021, agar berlaku efektif kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk di terapkan.

“Sapta, kepala bidang penanganan  (GAKKUMDU) satpol PP kota Tangerang Selatan, saat di konfirmasi ulang tanggal 8 Mei 2021. Dirinya dengan gamblang mengatakan, kalau untuk penindakan terkait Cafe yang di duga telah melanggar aturan tersebut harus mengikuti jadwal. “Aku sudah bilang, ada jadwal yang berjalan, 2 hari ini yang patroli tim lain,” kata Sapta.

Lebih jauh di tanyakan, kalau keterangan yang di berikan lewat pesan singkat tersebut akan di kutip oleh awak media, Sapta berpesan, “Silahkan Saja.” Jelas nya.

Perlu di ingatkan kembali kepada Satgas PPKM di Kota Tangerang Selatan, sejak nusantara dilanda pandemi Covid-19 Yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya yang maksimal demi memutus rantai penyebaran virus Corona disease tersebut. Tidak tanggung tanggung negara harus menggelontorkan ratusan triliun untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan kebutuhan pokok kepada rakyat.

Patut di sayangkan, jika penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan lewat Satpol PP sebagai penegak Perwal, harus mengikuti jadwal seperti tata cara pembagian bantuan yang harus mengikuti antrian menurut nomor penerima manfaat nya.

Perlu di ketahui, dari data yang tercatat, bahwa jumlah pasien Covid-19 di Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan, bahkan  per tanggal 25 April 2021, berdasarkan data dari laman resmi Covid-19  menunjukan bahwa data kasus terkonfirmasi positif menjadi 10.801 orang.

Masyarakat berharap kepada Walikota Tangerang Selatan terpilih, agar memperhatikan kinerja jajaran nya, supaya lebih efektif dalam menerima laporan masyarakat, dan kalau memang tidak bisa bekerja seperti yang di sampaikan oleh presiden Republik Indonesia, agar bekerja lebih maksimal sebaiknya di evaluasi atau di copot dari jabatan nya oleh walikota, apalagi menyangkut penanganan tentang pemutusan mata rantai Covid-19 berkepanjangan yang sudah melanda nusantara. (Team-7)