akarta, Suararepublik.news  – Dalam unggahan tersebut tertulis ‘Klepon Tidak Islami’ . Dalam foto tersebut juga tertulis ajakan meninggalkan kue klepon karena dianggap tak Islami.

Ada pula nada ajakan membeli kurma di toko syariah. Belakangan nama toko syariah tersebut tak terlacak saat dicari secara online.

“Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami,” tulis dalam foto tersebut.

Ragam reaksi warganet muncul merespons unggahan tersebut. Menariknya, akun-akun yang berhubungan dengan Pilpres 2019 lalu ikut bermunculan mengomentari.

Pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menganalisa unggahan kue klepon tidak Islami itu. Hasilnya, ia melihat sisa-sisa persaingan Pilpres 2019 masih kuat dalam perbincangan terkait klepon ini.

“Residu pilpres tampaknya masih sangat kuat. Perolehan suara yang tak jauh terpaut bedanya, jelas membuat dua cluster pro-kontra yang relatif seimbang pendukungnya. Ini tentu tidak mudah untuk dileburkan tanpa upaya serius. Setiap saat siap untuk saling ‘serang’,” ujar Ismail lewat akun Twitternya, Rabu (22/7)

Salah satu respons pertama di media sosial Instagram yang ditangkap Drone Emprit adalah akun @kerjabersama_2periode. Foto yang sama dengan yang muncul di Facebook tersebut diberi caption ‘Kadrun klo dibiarin makin ngelunjak’.

Dalam analisanya, Ismail mengatakan akun Twitter @ridwanhr turut mencoba mencari keaslian foto dan penjual toko kue klepon itu. Namun, ia tidak menemukan toko penjual.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengamini unggahan klepon tidak Islami memunculkan residu Pilpres 2019 . Emrus menduga unggahan klepon tidak Islami itu memang sengaja dipelihara untuk satu kepentingan.

Namun, ia enggan berspekulasi lebih jauh terkait bentuk kepentingan, termasuk kemungkinan kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

Emrus menyebut kelompok tersebut berusaha merawat diksi-diksi yang memecah belah dalam meneruskan kepentingannya. Bahkan mereka terus mengategorikan orang dengan diksi tertentu atau dikenal labeling theory.

Menurutnya, labeling oleh kelompok tertentu bisa positif ataupun negatif. Seperti misalnya, kata Emrus, ada pihak yang kerap mengatakan suatu partai tertentu penyebar komunis atau menyebut kadrun untuk kelompok lain.

“Nah, itu akan bisa menimbulkan suatu polarisasi di masyarakat karena mereka masih menerima perbedaan pandangan,” ujarnya.

Menurut Emrus, dalam komunikasi politik hal ini dikenal dengan social action theory. Adapun teori ini menerangkan bahwa tindakan manusia penuh dengan kesengajaan.

“Tidak ada tindakan manusia yang tidak sengaja. Saya berhipotesa itu dipelihara,” katanya.

Senada, peneliti politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati mengatakan ada pihak tertentu yang mencoba menunjukkan eksistensi untuk membelah opini publik dengan disinformasi soal klepon yang tak Islami tersebut.

“Saya pikir munculnya meme klepon itu menunjukkan keadaan ekspresi identitas yang semakin iliberal. Artinya meme itu bertujuan mencari eksistensi, namun justru dengan mencela identitas lainnya.

Wasisto melihat bahwa unggahan itu hampir mirip dengan pola jelang pilpres ataupun pilkada yang memainkan isu identitas. Menurutnya, unggahan tersebut terkesan bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Secara masif, berkampanye isu identitas, namun dengan cara anonim. Hal ini kesannya bisa menimbulkan adu domba,” ujarnya.

Melihat realita ini, Emrus berharap agar tidak ada lagi kejadian serupa. Menurutnya, penyebaran informasi yang memojokkan identitas tertentu bisa mengancam kohesi sosial.

“Ini harus diakhiri. Mengancam kohesi sosial yang akan menimbulkan disorder sosial. Hendaknya kita menjalankan komunikasi dengan mengamalkan kemanusiaan yang beradab sesuai dengan pancasila,” katanya. (SRN)