Jakarta – Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing melihat sesuatu yang tidak biasa dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Pasalnya, Koordinator PPKM Jawa dan Bali itu meminta maaf kepada rakyat Indonesia perihal penanganan PPKM Darurat yang belum optimal.

Emrus Sihombing: Ini harus menjadi pemikiran dan tindakan serius oleh kita semua. Sekali lagi, oleh kita semua

“Bahkan LBP sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, tidak biasanya meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh rakyat Indonesia jika penanganan belum optimal. Ke depan, dia berjanji bekerja keras supaya penyebaran varian Delta ini dapat diturunkan,” kata Emrus kepada Kureta, Minggu, 18 Juli 2021.

Dia berpandangan, Pemerintah Pusat (Pempus) lebih memilih opsi perpanjangan PPKM Darurat dalam rangka menekan lonjakan dan penyebaran Covid-19 dengan segala varian yang ada.

Emrus juga mengaku prihatin atas melonjaknya kasus virus Corona di tanah air. Sebab, hingga kini belum ada tanda-tanda terkendalinya penanganan Covid-19.

Menurut hematnya, situasi ini berpotensi memasuki krisis kesehatan, dengan indikator kemungkinan terjadi keterbatasan ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan, hingga kurangnya tenaga kesehatan (nakes), dan sebagainya.

“Sekalipun boleh jadi gedung-gedung “nganggur” akan “disulap” menjadi rumah sakit (RS) darurat, misalnya, namun kebutuhan minimal pelayanan kesehatan harus tetap terpenuhi. Ini harus menjadi pemikiran dan tindakan serius oleh kita semua. Sekali lagi, oleh kita semua,” ujarnya.

Jika ke depan pelayanan kesehatan kemungkinan bermasalah, lanjutnya, kepercayaan publik terhadap Kementerian Kesehatan, utamanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dipastikan semakin menurun.

“Ini sebagai konsekuensi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emrus menyarankan tiga hal. Dua yang pertama sebagai solusi, dan satunya lagi sebagai langkah antisipatif.

Sebagai solusi, sambung dia, agar disegerakan membuat strategi komunikasi menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan melakukan perubahan perilaku taat Prokes secara ketat sebagai senjata pamungkas bertempur di hulu, mendahului tindakan tracing, testing, dan treatment (3T).

“Kedua, saya menyarankan kepada Presiden agar menteri kesehatan (Menkes) segera direposisi, menjadi Wamen BUMN saja. Dia lebih pas di jabatan Wamen daripada Menkes karena latar belakang disiplin ilmunya dan belum ada tanda-tanda penanganan Covid-19 akan terkendali,” katanya.

Sementara, sebagai langkah antisipatif, penanganan virus corona dengan segala dampak turunannya, sebaiknya Pemerintah Pusat membentuk sentral pengelolaan krisis (crisis management centre) Covid-19.

“Lembaga ini bekerja atas sejumlah phase (tahapan). Phase terakhiri, pemulihan kondisi psikologi dan ekonomi masyarakat terdampak. Setiap phase diperlukan peran sentral seorang manajer komunikasi (communication manager) dari seorang komunikolog handal dan profesional,” ucap Emrus.[ SRN ]