Suararepublik.news, Tulungagung 27/04/2021 – Surat permohonan hearing kepada DPRD kabupaten Tulungagung yang dilayangkan LSM Cakra dalam hal kenaikan nilai jual obyek pajak yang berimbas pada kenaikan pajak bumi dan bangunan serta kenaikan BPHTB sampai sekarang belum ada kejelasan.

Hal tersebut dijelaskan Totok Yulianto selaku ketua LSM Cakra dan Susetyo Nugroho selaku PLH pktp yang juga ikut menandatangani surat tersebut.

” surat permohonan hearing tersebut  ke Yth. DPRD Tulungagung sebenarnyabmerupakan hajat bersama dari berbagai elemen jadi wajar jika rekan rekan menanyakan perjalanan permohonan hearing tsb ke DPRD Tulungagung,apalagi kami bersama teman teman sangat yakin jika kami tidak koperatif, Yth.DPRD Tulungagung lupa akan permohonan hearing tersebut.”jelas totok Cakra menjelaskan tujuan surat tersebut.

“Beberapa kali sudah kita hubungi melalui telepon maupun pesan singkat tetapi selalu tidak ada kejelasan antara ketua dewan dan komisi c terkait jawaban dari surat tersebut”jelas Yoyok panggilan akrab Susetyo Nugroho sambil menunjukkan bukti percakapan yang dilakukan beliaunya dengan ketua dewan dan ketua komisi c.

“Peran anggota dewan kabupaten Tulungagung selama ini kepada masyarakat sejauh mana?apalagi ditambah adanya PERBUB no 1 th 2020 dan PERBUB no.92 th2020 dimana kedua Perbub ini menaikkan tunjangan perumahan dan transport dalam waktu 1th jadi wajar saja indikasi Dewan cenderung diam dan akan membela PEMERINTAH DAERAH dalam bersama sama mengambil keputusan yg merugikan masyarakat banyak”tambah Yoyok.

Ketika hal tersebut ditanyakan langsung ke Asrori Selaku ketua komisi c melalui sambungan telepon,beliau tidak banyak memberi pernyataan terkait hal tersebut dan tidak ingin pernyataannya dimuat untuk pemberitaan…..Yl/Yps/Kbt