Telukdalam, Selasa 07 September 2021, Pukul 10.25 WIB di aula Mapolres Nias Selatan peserta aksi damai di mediasi oleh AKBP Kapolres Nias Selatan Reihard Naiggolan, SIK
dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ratusan peserta aksi damai yang dimobilisasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kabar Online Indonesia (DPD AKRINDO) Kepulauan Nias, masyarakat Desa Golambanua II Kecamatan Somambawa dan Pers menggelar aksi damai di Polres Nias Selatan yang mana sebelumnya sasaran diarahkan di kantor Inspektorat Nias Selatan namun Kapolres Nias Selatan AKBP Reinhard Nainggolan, S.Ik turut serta memediasi aksi damai tersebut dalam bentuk penyampaian pendapat secara langsung oleh perwakilan para peserta aksi dengan Inspektur Kabupaten Nias Selatan, dan perwakilan pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd dalam penyampaiannya mengatakan bahwa segenap pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias dan masyarakat berterimakasih kepada bapak Kapolres Nias Selatan atas mediasinya terkait dengan kegiatan aksi damai ini, mengingat juga situasi pandemi Covid 19 dan juga situasi PPKM yang masih diberlakukan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Dia juga menyampaikan beberapa hal kepada Inspektur Kabupaten Nias Selatan Emanuel Telaumbanua, SH bahwa saat ini yang menjadi kegelisahan masyarakat desa Golambanua II adalah laporan yang mereka sampaikan tentang indikasi korupsi Kepala Desa Golambanua II an. Osarao ziduhu Laia, S.Pd kepada pihak Inspektorat dan Kejaksaan beberapa bulan lalu sampai saat ini belum ada hasil. Setelah dikonfirmasi beberapa kali pada pihak Inspektorat Nias Selatan terkait Laporan Hasil Audit (LHP) maka selalu jawabannya akan di revisi lagi dan setelah itu baru disampaikan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Nias Selatan.

Lanjutnya mengatakan bahwa dengan lambatnya laporan hasil pemeriksaan dikeluarkan maka proses hukum tidak bisa berjalan yang mengakibatkan buruknya sistem pemerintahan desa dan pelayanan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan terutama birokrasi pemerintahan desa.

Tambah Edison Sarumaha, kita sangat kasihan dengan masyarakat desa karena bantuan dd/add tahun berkenan terhambat maka masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa tidak bisa menerima.Harapan kita agar Inspektur memberi kepastian atas laporan ini terutama dalam mengeluarkan LHP dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Tegas Edison Sarumaha.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golambanua Sokhinaso Hulu dalam penyampaiannya kepada Inspektur Kabupaten Nias Selatan bahwa sejak dari awal Kepala Desa Golambanua II tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Saya mengambil contoh bahwa bantuan dd/add TA 2020 di desa Golambanua II ditarik tanpa sepengetahuan aparat desa lain dan BPD. Selanjutnya pada saat ada yang dibelanjakan untuk item kegiatan dilakukan tertutup tanpa musyawarah di desa artinya keuangan yang keluar dibijaksanakan oleh Kepala Desa sendiri tanpa melalui keputusan bersama. Ironisnya lagi setiap item kegiatan terdapat perbedaan jumlah uang yang terpakai dan jumlah uang yang dipertanggung jawabkan berdasarkan data valid yang tercantum di RAB.

Tambahnya, bahwa kami masyarakat desa Golambanua II tidak mau jika Kepala Desa Osaraoziduhu Laia, S.Pd menjabat lagi sebagai Kepala Desa di Desa Golambanua II karena tidak becus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ungkapnya mengakhiri.

Sekretaris Desa Golambanua II Motuho Tafona’o menjelaskan bahwa sepanjang Kepala Desa Golambanua II menjabat maka bantuan DD/ADD TA 2020 termasuk keuangan dan pengeluaran tidak transparan, sehingga diindikasikan telah terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Golambanua II itu sendiri. Kami juga menyatakan bahwa kami tidak menerima lagi Osaraoziduhu Laia, S.Pd menjabat lagi sebagai Kepala Desa di Golambanua II, Ujarnya mengakhiri.

Kepala Inspektur Kabupaten Nias Selatan Emanuel Telaumbanua, SH menjelaskan bahwa benar laporan itu sudah diterima dan sudah dilakukan audit oleh pihak penyidik dari Inspektorat. Inspektorat Nias Selatan juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang ada. Kami juga harus benar-benar teliti dan profesional dalam membuat laporan hasil audit dan perlu ada review ulang terhadap hasil yang sudah dibuat dan perlu ketelitian karena ini atas nama lembaga pemerintah bukan atas nama individu.

Lanjutnya, terkait Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) maka kami akan sampaikan paling terlambat Rabu, 08/09/2021 pukul 12.00 Wib kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Nias Selatan. Jadi saudara-saudara tidak usah khawatir karena semuanya itu akan terjawab dan semua proses akan ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum setelah hasil audit diterima oleh Kepala Daerah. Ujarnya mengakhiri.
(TIM)