Terlepas dari kontroversi proyek Meikarta, proyek tersebut sesungguhnya adalah salah satu solusi terpenuhinya backlog kebutuhan perumahan di Indonesia.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda di Senayan City, Jakarta, Kamis (12/10 2017).

Apalagi pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menjawab permasalahan backlog tadi. “Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah mau membangun apartemen dibawah Rp 150 jutaan?” ujarnya.

Menurut IPW Proyek Meikarta sebenarnya selaras dengan cita-cita pemerintah, tidak menjadi kontroversi. Makanya harus mendapatkan dukungan.

Dukungan dimaksud adalah mencari titik tengah antara kebutuhan akan tempat tinggal, di sisi lainnya harus dipikirkan bagaimana usaha tersebut tidak menabrak UU yang berlaku.

“Pengembang dan pemerintah duduk bersama mencari solusi yang terbaik buat masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Intiland Development, Tbk. Hendro S Gondokusumo, meminta agar harga murah properti di Meikarta jangan langsung dicurigai.

“Setiap pengembang punya kiat tersendiri,” ujarnya. Menurut Hendro, kiat Lippo dalam membangun perumahan murah adalah dengan membangun sebanyak-banyaknya properti.

“Kalau jumlah yang dibangun banyak pasti harga bisa murah. Pasti beda lah harga beli satuan pakaian dengan ratusan ribu potong,” ujarnya beranalogi.

Perekonomian Kabupaten Bekasi Akan Meningkat Dengan Kehadiran Meikarta

Terlepas proyek Meikarta masih menjadi kontroversi, otoritas pemerintahan Kabupaten Bekasi sangat yakin perekonomian Bekasi dan sekitarnya akan meningkat dengan keberadaan Meikarta.

Demikian diungkapkan Kabid Pengendalian dan Pembukuan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, kepada pers (06/10 2017).

Dengan adanya Meikarta berarti nantinya ada berbagai maam kegiatan usaha atau investasi yang ujung-ujungnya akan menjadi potensi pendapatan daerah berupa obyek pajak daerah.

Gatot, mengutip Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi saat ini merupakan wilayah yang potensial untuk berinvestasi properti. Makanya Kabupaten Bekasi akan memudahkan siapapun berinvestasi di wilayahnya.

“Kami berikan kemudahan siapapun untuk investasi,” tegas Neneng.

Meski Kontroversi, Ini Alasan Mantan Menpera Suharso Dukung Proyek Meikarta

Meski kontroversial, mantan Menteri Perumahan di era SBY, Suharso Monoarfa, mendukung penuh proyek Kota Baru Meikarta yang digagas Grup Lippo. Menurut Beliau, banyak manfaatnya.

Manfaat yang akan dirasakan adalah dalam hal pembangunan ekonomi. “Dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga meringankan beban pemerintah,” terangnya kepada pers di Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (12/10 2017).

Belum lagi manfaat yang bisa diambil bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar yang mendapatkan pekerjaan dari keberadaan Meikarta.

Manfaat besar lainnya adalah dalam soal pajak. Dengan kata lain, “memaksa” calon penghuni Meikarta untuk segera memiliki Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini berarti keuntungan buat pemerintah dalam hal pembayaran pajak.

Berdasarkan pengalamannya terdahulu saat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), banyak orang yang mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetapi belum memiliki NPWP.

Padahal dalam aturan perbankan masyarakat yang hendak mengajukan hunian harus memiliki NPWP sebagai syarat mutlak.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini juga menganggap tak ada persoalan serius dalam pembangunan proyek Meikarta.

Jadi, tegasnya, tidak ada alasan kehadiran proyek yang menelan biaya investasi sebesar Rp 278 triliun ini tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Termasuk juga dalam hal peraturan dan birokrasi. “Dalam pertemuan saya dengan pengusaha di berbagai tempat, keinginan mereka hanya satu, yakni jangan diganggu-ganggu oleh aturan yang tidak masuk akal,” pungkasnya.

Jika demikian, kontroversi proyek Meikarta diharapkannya segera berhenti.

Ketua MPR Soal Kontroversi Proyek Meikarta: Masyarakat Jangan Mudah Terpancing Isu Negatif

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerukan agar masyarakat jangan mudah terpancing isu negatif terkait kontroversi proyek Meikarta.

Seperti diketahui saat ini PT. Lippo Cikarang Tbk (LPCK) sedang melakukan pembangunan besar-besaran kota baru di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar Rp. 278 Triliun. Berbagai fasilitas mewah dibangun, lalu kontroversi proyek Meikarta menjadi ramai.

Zulkifli menerangkan, dia meninjau langsung proyek tersebut pada hari Sabtu 30 September 2017. Menurut pengamatannya proyek tersebut memiliki kontribusi besar bagi masyarakat sekitar.

Di sana dibangun fasilitas umum yang berkonsep hijau dan pro lingkungan. Lalu dibuka dan disediakan juga sejumlah akses jalan yang semakin memudahkan transportasi bagi publik dan masyarakat sekitarnya.

Secara khusus Ketua PAN ini juga mengapresiasi LPCK yang mengkonsep Meikarta secara modern tapi tidak lupa dengan konsep lingkungan yang hijau.

“Pada akhirnya isu negatif, kontroversi akan hilang jika kita langsung melihat proyek Meikarta,” ujarnya dengan yakin.

Sebelumnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengkritik pembangunan Meikarta, juga isi promosi kota baru itu yang diduga tidak sesuai dengan kenyataannya. Kontroversi semakin panas, YLKI desak penghentian sementara iklan Meikarta yang belakangan massif ditayangkan di media-media mainstream nasional.