Komisi II DPR RI turun tangan membahas kontroversi proyek Meikarta. Parlemen menganggap urusan perizinan belum sepenuhnya beres. Tuntutannya pembangunan Meikarta harus dihentikan sementara.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI dan Dirjen Otda Kemendagri (27/09 2017).

Komisi II DPR RI meminta Lippo menghentikan proyek Meikarta harus dihentikan sementara sampai dilengkapi semua urusan perizinan. “Pembangunan dihentikan terlebih dahulu sampai semua syarat perizinan terpenuhi,” tegas Hetifah.

Izin Masih Kontroversi, Meikarta Harus Dihentikan Sementara

Sependapat dengan Hetifah, Sareh Wiyono menduga ada pelanggaran UU dalam carut-marut kontroversi proyek Meikarta. “Ini Meikarta jelas melanggar UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun,” ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soni Sumarsono,  menilai lebih lunak menganggapi tuntutan Meikarta harus dihentikan sementara. Lebih baik segera dicari solusi atas kontroversi proyek Meikarta itu.

“Harus dicari solusinya agar Meikarta ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain dapat mengikuti aturan yang telah diberlakukan,” ujar Soni Sumarsono.

Soalnya di satu sisi Meikarta setidaknya mampu menjawab kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat sejumlah 11 juta unit. Di sisi lainnya harus dipikirkan bagaimana agar niat baik untuk memenuhi kebuthan masyarakat itu tidak melanggar aturan yang berlaku. “Mari kita cari titik komprominya,” tegasnya.

Sebelumnya pada bulan Agustus lalu (22/08 2017) Ombudsman RI melakukan diskusi terbuka terkait kontroversi pembangunan proyek kota moderen Meikarta yang total investasinya sebesar Rp 278 Triliun itu.

Diskusi dihadiri oleh otoritas terkait yang dipimpin Ombudsman RI, seperti: Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi,dan OJK (datang setelah acara selesai).

Soal Kontroversi Proyek Meikarta Kata Perwakilan Pemerintah

Berdasarkan keterangan Kementerian ATR/BPN RI, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kota Baru Meikarta baru terdaftar sebesar 84,6 Hektare dari 164 Hektare yang diajukan. Masalah lain muncul yang membuat kontroversi proyek Meikarta karena pengembang ternyata diduga belum melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan bahkan AMDAL.

Budi Situmorang, Dirjen Penataan Ruang Kementerian ART/BPN RI, menyayangkan kenapa mega proyek ini sudah berjalan meskipun perizinan belum rampung. “Seharusnya pembangunan atau konstruksi dimulai jika perizinan telah selesai,” ujarnya.

Budi menolak jika Kementerian ART/BPN RI bermaksud menghalang-halangi mega proyek ini. Mendukung malah, dengan catatan jika izin maupun syarat-syarat lainnya telah dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pengembang Meikarta.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Daryanto mengungkapkan bahwa  proses pembangunan Kota Moderen Meikarta baru sampai pada pembangunan jalan dan taman saja. Belum sampai pada pembangunan konstruksi bangunan, seperti yang banyak diberitakan selama ini.

Lalu belum semua HGB dari Proyek Kota Baru Meikarta sudah menjadi atas nama PT Lippo. HGB atas subjek lainnya yang berada di lahan proyek Kota Baru Meikarta masih atas nama perusahaan lain yang merupakan bagian dari PT Lippo.

Menurut Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sedangkan menurut pihak Provinsi Jawa Barat yang diwakili Dinas Penanaman Modal Provinsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pihak Kabupaten Bekasi mengaku bahwa mereka sedang mengajukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 4 zonasi, Proyek Kota baru Meikarta kemungkinan termasuk kedalam zona 2 dan 3.

Pihak Provinsi Jawa Barat juga telah meminta Kabupaten Bekasi untuk segera melengkapi RDTR-nya, untuk melihat bagaimana sesungguhnya pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Mereka juga mengaku telah berkordinasi dengan pihak pengembang Meikarta dan Lippo Cikarang untuk menghentikan sementara kegiatan di lapangan, serta meminta untuk menunda saja Grand launchingnya.

Selanjutnya dari pihak Direktorat Pelayanan Konsumen OJK lebih menyoroti pada masalah peluncuran kredit. Kredit inilah yang nantinya akan dipakai konsumen dan kredit konstruksi bagi pengembang.  Lalu idealnya kredit konstruksi ini bisa diberikan jika izin-izin pembangunan proyek Meikarta sudah beres.

Kesimpulan Ombudsman RI

Mendengar aspirasi pihak-pihak terkait tersebut, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa proses pembangunan Kota Baru Meikarta harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan dan perizinan yang diwajibkan.

Jika pengembang Meikarta belum juga sanggup melengkapi persyaratan dan perizinannya, maka Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berwenang menghentikan sementara proyek tersebut.

Seperti diketahui kontroversi proyek Meikarta awalnya menyeruak karena pernyataan Deddy Miswar, Wagub Jawa Barat, yang mengatakan kepada media soal belum lengkapnya perizinan pembangunan Meikarta.