AMBON Maluku.SuaraRepublik.News – Konsersium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Maluku meng￾ungkapkan bahwa sekelompok pemuda dari Forum Penyambung

Lidah Rakyat Maluku (FPLRM) yang melakukan aksi demontrasi ter￾kait adanya dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara

(Malra) H.M. Thaher Hanubun beserta isterinya Eva Elia, merupakan barisan sakit hati yang kalah pada perhelatan Pilkada di kabupaten setempat.

Demikian ini yang disampaikan Ketua LSM Transparansi Edukatif Kebangsaan De￾mokrasi Maluku Sainudin Lulang, yang ter

gabung dalam Konsersium LSM Provinsi Maluku,kepada wartawan, usai melaku￾kan audiens bersama Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi(Kejati) Maluku Muji Martopo, di aula lantai II Kantor Ke￾jati Maluku, Kamis, 1 Juli 2021.

Menurutnya, Korps Adhyaksa sebagai

lembaga penegak hukum yang indepen￾den, diharapkan dapat cermat melihat ber￾bagai persoalan yang terjadi di Kabupaten

Malra, serta jeli dalam mengkaji laporan

dugaan korupsi yang melibatkan Bupati

Malra H.M. Thaher Hanubun beserta ister￾inya Eva Elia itu. Sehingga, penegakkan hu￾kum tidak terkesan tebang pilih.

“Dalam audens tadi, sudah kami sam￾paikan semuanya, yang pada intinya bah￾wa gerakan yang dilakuan oleh sekelom￾pok pemuda dari FPLRM terkait persoalan yang melibatkan Bupati Malra dan ister￾inya, itu merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta hukum serta mengand￾ung unsur pencemaran nama baik pribadi maupun jabatan selaku kepala daerah,” te￾gas Sainudin.Ia juga menjelaskan, tuduhan bahwa Bu￾pati Malra H.M. Thaher Hanubun menye￾lewengkan anggaran penanganan Covid-19 dan anggaran Bantuan Langsung Tunai

(BLT) adalah tuduhan yang gagal paham.Sebab, seluruh anggaran Covid-19 dikelola oleh Tim Satgas. Sedangkan ang￾garan BLT yang disalurkan kepada mas￾yarakat melalui rekening masing-masing penerima itu, merupakan tanggungjawab pemerintah desa setempat.“Mereka mempertanyakan pengelo￾laan anggaran Covid-19 senilai Rp 5 mil￾iar, itu tanggungjawab Tim Satgas, bukan kepala daerah. Anehnya lagi, mereka menuding ada anggaran Rp 30 juta yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.

Terkait tuduhan terhadap Eva Elia, is￾teri Bupati Malra H.M. Thaher Hanubun, yang memonopoli berbagai proyek di Kabupaten Malra, salah satunya proyek jalan Trans Kei Besar, juga merupakan tuduhan yang gagal paham. Sebab, paket proyek tersebut dilelang secara resmi

oleh Pokja melalui Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Pemkab set￾empat.

“Bagaimana bisa isteri bupati ingin

memonopoli paket proyek yang dilelang

melalui LPSE. Sementara proses lelang

proyek ini terbuka untuk siapa yang in￾gin mengikuti tender dengan memenuhi

berbagai persyaratan yang ada,” ungkap

Sainudin

.

Di kesempatan itu, Kepala Seksi Pene￾rangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Wahyudi Kareba, mengatakan,seluruh aspirasi kritik dan saran yang disampaikan Konsersium LSM Provinsi Maluku, tentunya akan ditampung.

“Mohon maaf saya tidak bisa bicara ban￾yak, yang pasti kedatangan teman-teman dari Konsersium LSM Provinsi Maluku ini, kita terima dengan baik, dan seluruh aspi￾rasi yang menjadi tuntutan mereka, juga kami tampung,”singkatnya.

Untuk diketahui, Konsersium LSM

Provinsi Maluku yang melakukan audi￾ens bersama Asintel Kejati Maluku Muji

Martopo, terdiri dari Forum Pemuda Per￾gerakan Transparansi Maluku (FPPTM),

Forum Pemuda Muslim Indonesia (FP￾MII) Wilayah Maluku, Gerakan Pemuda

Islam Indonesia (GPII) Wilayah Provinsi

Maluku, Transparansi Edukatif Kebang￾saan Demokrasi Maluku, Gerakan Usaha

Anak Muda Maluku, dan Paparisa Kreatif