Dinilai dapat menghambat upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, Koalisi Masyarakat Sipil “Save KPK” mendesak agar Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap KPK segera dibubarkan.

Hal tersebut merupakan pernyataan sikap bersama gabungan masyarakat sipil yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil “Save KPK” pada Selasa (26/9/2017).

“Kami memohon kiranya Pansus Angket dimaksud segera saja dibubarkan demi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi yang telah menghasilkan banyak hasil positif bagi martabat bangsa dan negara,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho, Selasa (26/9/2017).

Emerson menduga, substansi laporan Pansus berpotensi mengamputasi kewenangan KPK.

“Kami mendesak kiranya para anggota DPR mewaspadai upaya yang dapat merusak kredibilitas negara bukan saja di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dan untuk mencegah kerusakan itu kiranya para anggota yang terhormat berkenan menolak laporan dan rekomendasi Pansus Angket tersebut,” tegasnya.

Sekedar diketahui, pada Selasa siang ini, Pansus Angket KPK melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna. Sejumlah fraksi di DPR masih terbelah soal perpanjangan masa kerja Pansus. PDI-P, Golkar dan Nasdem meminta masa kerja Pansus diperpanjang.

Partai Hanura belum mengambil sikap, sementara PPP dan PAN ingin Pansus tak diperpanjang. Selain itu, dari empat fraksi yang berada di luar Pansus, tiga fraksi yakni PKS, Demokrat, dan Gerindra tegas menolak usulan masa perpanjangan kerja.

Sementara, PKB yang juga di luar Pansus belum menyatakan sikap.

Koalisi meminta para anggota DPR yang tak mendukung Pansus Angket untuk waspada.

Sumber