Lotu-Nias Utara, Suararepublik.news – Ketua Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (KOMCAB LP KPK) Kepulauan Nias, Faozi Ziliwu, S.H mengecam dan keberatan atas tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang terindikasi menyalahgunakan jabatan  (Abuse Of Power), dengan menetapkan Amizaro Waruwu, S.Pd sebagai Calon Bupati Nias Utara.

“Amizaro Waruwu memang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, tetapi pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPRD belum sah karena belum diparipurnakan, meski telah diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara kepada Gubernur Sumatera Utara namun berkas Amizaro Waruwu telah dikembalikan karena tidak lengkap” ujar Faozi kepada wartawan, (31/10) di Lotu -Nias Utara.

Sambung Faozi, Amizaro sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara yang notabene memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat, maka usulan pergantian antar waktu (PAW) prosesnya tidak segampang membalikkan telapak tangan, namun harus melalui mekanisme dan prosedur berdasarkan aturan perundang -undangan yang ada. Untuk itu, saya meminta KPU Nias Utara sesegera mungkin mengevaluasi dan mendiskualifikasi calon Bupati Nias Utara an. Amizaro Waruwu dengan nomor urut 2 karena cacat hukum, kata Faozi kepada wartawan.

Sementara, Politisi Partai PDI Perjuangan Nias Utara yang juga anggota DPRD aktif, Notefalali Zalukhu menyatakan sah pencalonan Amizaro Waruwu sebagai Bupati Nias Utara dan telah mengundurkan diri sebagai anggota legislatif, namun harus sesuai mekanisme dan aturan.

“Sesuai pasal 63 ayat 2 huruf (b), Peraturan DPRD Kabupaten Nias Utara No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Utara, untuk pemberhentian pimpinan DPRD yang memiliki rumusan dengan ketentuan sama pada pasal 37 PP dan  ketentuan pasal 36 huruf (b) PP No.12 tahun 2018; Pedoman penyusunan tata tertib DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan; Pimpinan DPRD berhenti pada jabatannya sebelum masa akhir jabatan dengan mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD menegaskan beberapa poin penting (pasal 37), diantaranya adalah pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan pada rapat paripurna DPRD dan poin terakhir adalah pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan melalui keputusan DPRD” ungkap Notefalali kepada wartawan.

Notefalali menjelaskan jika, Amizaro Waruwu, S.Pd hanya mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD masa bakti 2019 – 2024 kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Nias Utara 21 Agustus 2020 lalu, namun tidak mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara masa bakti 2019 – 2024.

“Jika Amizaro Waruwu, S.Pd beralasan karena telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dan beranggapan dengan sendirinya telah mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, itu suatu hal yang keliru. Sebab hingga saat ini, belum dilaksanakan rapat paripurna tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD, ujarnya.( FZ )