Suararepublik.news Tulungagung 31/03/2021,- Asrori selaku ketua komisi c DPRD kabupaten Tulungagung akhirnya angkat bicara terkait kenaikan NJOP,SPPT,PBB P2,yang menjadi dasar hearing yang dilakukan oleh Asosiasi kepala desa (AKD) di kabupaten Tulungagung beberapa hari yang lalu.

“Dalam hal ini bappeda kurang begitu etis dalam menyikapi kenaikan NJOP,SPPT, PBB P2 apalagi sudah dilakukan pencetakan SPPT dan memberikannya ke kepala desa untuk diberikan ke wajib pajak karena dari pembahasan hearing kemarin yang dilakukan AKD terutama adanya kenaikan NJOP yang luar biasa besarnya kita selaku komisi c sudah meminta untuk ditunda dulu atau kalau terpaksa dinaikkan tidak sertamerta sebesar sekarang ini”jelas Asrori melalui sambungan telepon(31/03/2021).

Bahkan menurutnya teguran tersebut tidak saja dilakukan pada saat hearing saja.

“Seringkali kita lakukan teguran terkait hal tersebut ke Bappeda dan sekda tetapi tetap saja kenaikan tersebut dilaksanakan,apalagi dengan adanya kenaikan tersebut sejak awal  tidak pernah mengajak komisi c untuk membicarakannya. kalaupun nantinya terjadi penolakan dari kepala desa untuk membagi SPPT tersebut kepada wajib pajak,itupun sah-sah saja karena dari aturan yang berlaku tidak menyebutkan kepala desa yang harus membagi SPPT tersebut kepada wajib pajak”lanjut Asrori.

Ditambah lagi adanya permintaan dari beberapa camat yang mengharapkan beliau(Asrori)melakukan mediasi karena apa yang terjadi sekarang baru mereka rasakan.”Posisi mereka sekarang terjepit ibaratnya dari atas ada penekanan sedangkan dari bawah ada penolakan.”kata Asrori.

Terkait adanya baliho penolakan kenaikan yang dipasang oleh salah satu kecamatan juga tidak luput dari pengamatan beliau.”Patut kita apresiasi ide para kades tersebut,bukan berarti mereka menolak untuk membayar pajak tetapi mereka menolak kenaikan yang sertamerta sangat besar.Faktanya selama ini yang terjadi tanpa peran serta kades beserta perangkat,kecil kemungkinan para wajib pajak mau mendatangi kantor pendapatan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak jadi tidak menutup kemungkinan harapan dari kenaikan tersebut untuk mendapatkan penambahan bisa saja tidak tercapai “ujar Asrori.

Menutup pernyataannya beliau berpesan untuk melihat situasi yang terjadi pada masyarakat sekarang ini.

“Kita kembalikan semua kepada hati nurani masing-masing,bagaimana kondisi masyarakat sekarang ini dengan adanya dampak pandemi,janganlah dikaitkan dengan persoalan politik atau apapun juga seperti rumor yang beredar diluar .Kuncinya sekarang ini terkait hal tersebut ada di bupati”pungkas Asrori….Yl/Yps/Kbt