Ketua DPD IPK Kabupaten Nias Sangat Menyangkan Sikap Kabalai Wilayah Sumatra Utara, Diduga Berkonspirasi Dengan PPK 3.5 dan Kontraktor

Nias, – suararepublik.news
Ketua DPD IPK Kabupaten Nias menanggapi Viralnya kata MUAK yang dilontarkan oleh seorang oknum pejabat ASN saat AMSP2-KN Audensi ke kantor PPK 3,5 WILKER NIAS dan perlu kami sampaikan bahwa yang kita kritisi adalah pernyataan beliau BAHWA BELIAU SUDAH 3 TAHUN TUGAS DI NIAS DAN SUDAH “MUAK” KARENA JAUH DARI KELUARGA.

Beliau seorang Pejabat yang ditugaskan oleh NEGARA untuk mengabdi, dan pernyataan MUAK itulah yang kita sesali terhadap beliau. Sekarang banyak tanggapan dari beberapa kaum intelek bahwa spertinya AMSP2-KN menggiring ISU SARA…. koq kesitu larinya pokok permasalahan.

Yang giring ke Isu SARA siapa..??

Semoga yang buat stetment cepat menyadarinya.

Arlianus Zebua apresiasi jika anggaran pembangunan dari APBN untuk kepulauan Nias ditambahkan, dan kita mendukung pembanguanan tersebut, dan di sisi lain bila ada yang salah kita tetap mengkritisi jika anggaran pembangunan itu salah sasaran, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tegasnya Arlianus Zebua.

Kita sangat menyangkan sikap Kabalai Wilayah Sumatra Utara, yang mana pada hari rabu 15 September 2021 telah berjanji bahwa akan memerintahkan bawahannya untuk turun kelapangan bersama dengan AMSP2-KN, untuk melihat kondisi yang di sorotin selama ini, nyatanya semuanya tinggal janji. AMSP2-KN merasa kecewa terhadap Kabalai Wilayah Sumatra Utara karena berbohong.

Ketua DPD IPK Kabupaten Nias Arlinaus Zebua Tagih Janji Kabalai untuk Turun Kelapangan mengecek pembangunan fisik Preservasi Jalan dan Jembatan yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2021 bersama dengan AMSP2-KN. Tegasnya Arlinaus Zebua.

bahkan banyak masyarakat yang sudah membuat pernyataan bahwa tidak menerima pembangunan yang dikelola oleh PPK 3,5 Wilayah Nias karena diduga pekerja asal jadi, dan pernyataan itu sudah di serahkan kepada AMSP2-KN.

Terkait pembangunan fisik Presevarsi Jalan dan Jembatan dari Kota Gunungsitoli menuju Teluk Dalam mendapat sorotan dan protes dari berbagai kalangan.

Ketua DPD IPK Kabupaten Nias Arlianus Zebua mengatakan “bahwa untuk melanjutkan pembangunan Jalan dan Jembatan tersebut harus melalui pengkajian ulang karena diduga kwalitas dan mutu pekerjaan itu terkesan asal jadi,” jelasnya.

“Perlu di kaji ulang pekerjaan itu. Perencanaannya harus lebih matang dan profesional. Karena, pada pelaksanaan pembangunan fisik Preservasi Jalan dan Jembatan yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2021 itu sudah mulai dikerjakan dan menelan anggaran miliaran rupiah dan terkesan pengerjaannya asal jadi. Kata Arlianus Zebua

Menurut ketua DPD IPK Kabupaten Nias, dengan pagu anggaran yang tidak kecil tersebut hasil dilapangan pekerjaan fisik Preservasi Jalan dan Jembatan tampak bobrok, dan terkesan asal-asalan saja, diduga jadi ajang korupsi karena adanya pembiaran dari PPK 3.5/B2PJN Wilayah kerja Kepulauan Nias.

“Kita lihat sendiri, pelaksanaan proyek pembangunannya asal jadi, anggarannya kita dalam setahun tidak sedikit. Kuat dugaan ada upaya tindak pidana korupsi di situ. Hasil Pembangunan Preservasi Jalan dan Jembatan tersebut terkesan asal jadi dan kwalitas serta mutu pekerjaanya sangat diragukan,” tegas Ketua DPD IPK Kabupaten Nias kepada wartawan, Sabtu 09/10/2021.

Diketahui, dari awal pembangunan, PT. Satu Tiga Mandiri yang jadi pelaksana pengerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan tersebut, kuat dugaan ada konspirasi antara Kontraktor dan PPK 3.5/B2PJN serta pihak-pihak terkait sehingga adanya pembiaran dan kwalitas pekerjaan tersebut sangat diragukan atau jauh dari kata layak.

Dilanjutkannya, bahkan pembangunan Preservasi Jalan dan Jembatan dari Kota Gunungsitoli – Teluk Dalam Tahun Anggaran 2021 ini di Kepulauan Nias terkesan ada pembiaran, diduga adanya konspirasi antara PPK 3.5 dan Kontraktor.

Kami minta kepada institusi aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan atas permasalah ini, karena kami menilai hal itu kuat dugaan terjadinya korupsi, sebagaimana petunjuk UU No. 13/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut,” ungkap Arlianus Zebua mengakhiri. (P/Red).