MS baru saja keluar dari ruangan BPN Sidikalang berbincang dengan Stafnya Sitanggang dan Sinaga

Serta Manullang  ( dok : ringo).

Jakarta, Suara Republik News, Tak sedikit orang yang memiliki tanah sebagai hasil warisan dari anggota keluarga yang telah meninggal dunia, biasanya dari orangtua kepada anak atau dari suami kepada istri.  Namun, satu  kendala terjadi ketika kamu tidak memahami soal sertifikat tanah warisan.

Peralihan hak waris atas sebidang tanah perlu didaftarkan secara administrasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar legalitasnya sah diakui oleh negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Jika ingin membuat sertifikat tanah warisan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menegaskan posisi kepemilikan dari tanah dimaksud terlebih dahulu.

Sementara itu menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah warisan adalah sebagai berikut :

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
  3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN
  4. Sertifikat asli
  5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
  6. Akte Wasiat Notariel
  7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Namun berbeda dengam kasus dibawah ini:

MS yang tinggal di Jakarta,sebagai ahli waris sebidang tanah dari orangtuanya SS yang sudah meninggal sejak tahun 1986. Semasa hidup SS (orangtua ini) , telah membagikan tanah warisannya kepada ketiga orang anaknya dihadapan para penatua dan tokoh adat desa tersebut( Bakaljulu-red). MS mewacanakan untuk mensertifikatkan tanah bagiannya. Dengan melengkapi semua  berkas yang dipersyaratkan oleh BPN, namun satu hal yang menjadi kendala, setelah menemui petugas BPN kabupaten Dairi Sidikalang, setelah memeriksa berkas semuanya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi yang tidak pernah terpikirkan dan sepertinya tidak rationil. Yaitu, membuat pernyataan diatas meterai , harus pindah ke lokasi tanah warisan tersebut berada, 6 bulan sesudah permohonan itu diajukan  kata Sitanggang dan Sinaga  Staf BPN Sidikalang kalo tidak bisa, harus  memindahkan tanah tersebut kepada orang lain yang berdomiili  ditempat dimana tanah itu berada .Itu artinya sama saja menjual kepada orang lain. Pada hal makna pembagian warisan itu menurut MS, adalah peninggalan orangtua yang tidak bisa dipindahtangankan kepada siapapun. Karena warisan tersebut mempunyai nilai historis. Sebenarnya tanah warisan yang akan disertifikatkan itu dari sejak  dibagikan orangtua, hingga saat ini dikelola dan dinikmati hasilnya oleh adik MS, meskipun bagiannya sudah ada. Jadi artinya tanah tersebut bukanlah menjadi lahan tidur yang tidak produktif. Kedua orang  staf BPN tersebut sembari meyakinkan  MS coba buka dan baca Google ( PP nomor 224 tahun 1961)katanya .Yang menjadi Pertanyaan adalah “Bagaimana pejabat dan atau orang-orang kaya yang memperkaya diri dengan membeli lahan atau hutan di luar domisilinya, seperti pejabat dan orang kaya domisili di Jakarta tetapi tanahnya   ada di Kalimantan atau di Papua sana”? Apakah PP 224 Tahun 11961 itu hanya berlaku bagi masyarakat bawah dan miskin ? ( ring-o)

MS baru saja keluar dari ruangan BPN Sidikalang berbincang dengan Stafnya Sitanggang dan Sinaga

Serta Manullang  ( dok : ringo).