KARAWANG – SuaraRepublik.News – Terkait pemberitaan yang ramai mengenai perijinan UPL/UKL bahwasanya  semua Puskesmas di Kab. Karawang yang mempunyai fasilitas rawat inap belum satupun mempunyai ijin UPL/UKL ini menjadi pertanyaan akan kinerja Kabid wasdal DLHK ,ketentuan ini sudah jelas dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2012 tentang kegiatan wajib Amdal.

Dalam hal ini pun Bendahara Umum DPC LSM KOMPAK Rezki Rubbisalam,S.Mb angkat bicara

” wajib kita pertanyakan kinerja KABID Wasdal DLHK mengenai peraturan mentri ini, karna tidak satupun puskesmas di Kab. Karawang  yang mempunyai fasiltas rawat inap belum satupun mempunyai ijin untuk UKL/UPL, jadi ketika ada pemberitaan seperti ini DLHK jangan melempar bola panas kepada pihak puskesmas tapi lebih mengoreksi diri lagi.”ungkap Rezki kepada wartawan Suara republik.News

Ini merupakan buntut dari ramai nya pemberitaan puskesmas Tirtajaya yang meluas hingga sampai ke perijinan UPL/UKL.

Dengan kata lain bidang wasdal harus lebih proaktif lagi dalam penerapan peraturan mentri ini,sehingga ketika ada kasus seperti ini bukan saling melempar bola panas tapi lebih saling mengkoreksi dan bersinergi.

” kita harapkan ada nya penilaian kinerja dan evaluasi terutama bidang wasdal, sudah atau belum mumpuni untuk SDM nya”. Tegasnya (HERI.S)