Suara Republik News – Tanggamus – Sekertaris Inspektorat Tanggamus, Gustam Afriansyah, menangapi pemberitaan Suara Republik, terkait tiga guru dengan status Tenaga Harian Lepas (THL) 5 tahun hanya menerima honor Rp 200 ribu/3 bulan atau tak sampai Rp 70 ribu/bulan.

Gustam mengatakan, terkait gaji guru yang tidak layak di SDN 1 Tiyuhmemon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, inspektorat akan mempelajarinya dan akan melihat sumberdananya dari mana, apakah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu untuk membayarnya.

Untuk Dapodik, memang sudah kewajiban sekolah untuk mengifutnya kesistem Direktorat Jendral Pendidikan. Mekanisme penginfutan data dapodik itu gratis, kalau di SDN 1 Tiyuh momon dipungut biaya jelas menyalahi aturan, dan dikategorikan pungli, jelasnya.

Gustam juga menjelaskan, untuk mendapat SK dari Bupati saat ini sudah sangat tidak mungkin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 49 tahun 2018, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. berdasarkan pengangkatan pegawai maka pemkab tidak diperbolehkan untuk untuk mengangkat honor dalam bentuk apapun.

“Sangat tidak mungkin pemkab mengangkat tenaga honor dan kontrak, karena apabila dilangar ada sangsi hukumnya, katanya.

Menurut dia, kalau ada oknum kepala sekolah meminta sejumlah uang, dan menjanjikan mendapatkan SK dari Bupati, itu adalah penipuan, tegasnya.

Ada kemungkinan Inspektorat akan memangil kepala sekolah yang bersangkutan, tapi akan menungu hasil pemangilan Disdik Tanggamus besok.(Suhaili)