Jakarta, Suararepublik.news – Keberhasilan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari komunikasi, sebab komunikasi memegang peran yang sangat strategis dalam mengkomunikasikan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelum seseorang itu menjadi pemimpin politis, seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk bagi seorang pemimpin politis di jajaran pemerintahan terendah sekalipun.

Dalam melaksanakan visi dan misinya seorang pemimpin politis dalam struktur pemerintahan harus didampingi oleh Humas atau Juru Bicara yang ahli dalam berkomunikasi yang sesuai dengan disiplin ilmunya dan faham dengan keinginan sang pimpinan, sehingga kebijakannya dalam melaksanakan visi misi itu dapat berjalan dengan mulus dan tepat sasaran.

Humas atau hubungan masyarakat dalam pemerintahan memegang peranan yang sangat penting, sehingga diperlukan orang orang yang berkompeten untuk menjalankan tugas dan fungsi Humas itu.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Humas pemerintahan tersebut, kepada media ini, Kamis (04/06/2020) malam, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Bandung, Jawa Barat, Dr.Drs.Emrus Sihombing, M.Si, menyatakan, bahwa Humas pemerintahan itu adalah hidung, telinga, mulut, dan mata pemimpin politis seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Selain itu seseorang yang menjabat sebagai Humas atau Juru Bicara Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota harus melakukan manajemen komunikasi pemerintahan dengan baik”, papar Emrus.

Lebih lanjut Emrus berkata, bahwa orang yang memegang kendali sebagai Humas atau Juru Bicara pejabat negara itu harus kepala komunikasi, bukan ekor komunikasi di ruang publik.

“Salah satu bentuk manajemen komunikasi yaitu ada pembagian tugas bidang komunikasi, ada narasi besar, narasi integratif dan narasi spesifik”, tutur Direktur EmrusCorner itu di Jakarta.

Menyinggung tentang dirinya yang akhir akhir ini dikabarkan “akan merapat ke Istana Negara” dan telah banyak pula dukungan dari berbagai kalangan agar dia dipilih Presiden Jokowi sebagai Juru Bicara (Jubir) nya, maka dengan tegas Emrus Sihombing menyatakan, bahwa pada dasarnya kalau diperlukan dia siap mengelola manajemen komunikasi pemerintahan bersama Presiden.

“Saya siap, hanya saja dengan syarat, diberi wewenang penuh mengelola komunikasi pemerintahan, dan diberi wewenang menjadi “penasehat” komunikasi Presiden”, pungkas Emrus Sihombing, seraya menyatakan, bahwa selain itu ada alokasi dana APBN serta membawa tim dari luar Istana untuk mengelola manajemen komunikasi itu, yakni para profesional.(srn).