SuaraRepublik.News – Penyakit yang menjadikan bangsa kita tetap miskin ini telah menggurita, menjadi budaya dan trend dimasyarakat kita. Kasus ini tidak ada habis-habisnya, makin diberantas, makin menjadi-jadi. Hari-hari di negeri kita tidak pernah sepi dari warta penangkapan terduga koruptor. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menjadi bukti bahwa penyakit korupsi ini ibarat kutil yang makin digaruk, makin enak rasanya, dan makin meluas efeknya.

Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap dan memerangi korupsi rupanya belum berdampak signifikan. Praktik korupsi masih saja marak terjadi. Bahkan, tidak sedikit koruptor yang tidak menunjukkan ekspresi sedih, bahkan sambil tertawa di depan kamera wartawan, ketika dijerat KPK atau terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Para koruptor tidak peduli kalau perilaku mereka tidak hanya merugikan negara, tetapi juga seluruh rakyat. Mereka hanya memperkaya diri sendiri dan proyek-proyek pembangunan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu dipertimbangkan hukuman yang bisa memberikan efek jera.

Mantan pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, mengatakan, pemerintah seharusnya tak hanya berkutat pada wacana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK jika ingin memperkuat lembaga tersebut. Ia menyebutkan, pemerintah juga bisa melakukan harmonisasi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU lainnya. Selama ini, kata dia, koruptor hanya dihukum penjara. Seharusnya, ada upaya menarik kembali aset negara yang dikorupsi.