Suararepublik.news Tulungagung 15/08/2020,, Kedatangan Mangara simanjutak yang menjabat kepala sub direktorat bantuan stimulan sosial dan penataan lingkungan direktorat pelayanan fakir miskin wilayah III di kementerian sosial RI dalam acara sosialisasi dan koordinasi bansos pangan/bantuan pangan non tunai (BPNT) dampak pandemi covid-19  di kabupaten Tulungagung tahun 2020 yang bertempat di pendopo kongas Arum kusumaning bangsa (13/08/2020) sedikit banyak bisa memperjelas hak Keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program bansos pangan atau bantuan pangan non tunai(BPNT).

“Kewenangan ditingkat daerah terkait evaluasi dan pengendalian bansos tersebut ada di timkor yang diketuai oleh sekda dan bupati sebagai penanggung jawabnya termasuk merubah data penerima apabila sudah meninggal dunia kewenangannya ada disana dan korda sebagai perwakilan Kemensos yang menjadi pengawasnya.Selama data yang ada sesuai laporan evaluasi dari TKSK atau pendamping sesuai kewenangan yang diberikan timkor daerah tidak dirubah maka data Kemensos juga tidak akan berubah,sedangkan untuk barang yang diterima KPM harus dilakukan prosedur pra order terlebih dahulu untuk menentukan barang yang diterima tiap KPM”jelas mangara

Selepas acara tersebut tentang status KPM yang sudah meninggal dunia dan adanya ‘pemaketan’ terhadap bansos yang diterima KPM setiap kali penyaluran di wilayah kabupaten Tulungagung.

Diakhir pernyataannya beliau kembali menekankan tentang laporan evaluasi penanganan bansos tersebut.

“Kita tunggu saja laporan evaluasi yang harus diberikan ke Kemensos sesuai surat perintah yang telah dikirimkan diakhir bulan Mei kemarin.Laporan tersebut yang nantinya akan menentukan tindakan selanjutnya dan Himbara juga harus melakukan penggantian kepada e warong yang tidak sesuai prosedur”pungkas Mangara,….Yl/Yps/Kbt