Suararepublik.news – Rapat Tindak Lanjut Bandara RHA dan Pelabuhan Malarko, Gedung Nasional Kabupaten Karimun, Rabu (5/5/21).

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak. H. Ansar Ahmad, S.E., M.M, sebelum memulai rapat Gubernur Kepri memberikan piagam penghargaan sebagai aspirasi atas dedikasi aparat penegak hukum Polres Karimun dalam penegakkan hukum kasus-kasus KtPA, selain itu pemerintah Provinsi Kepri juga memberikan Apresiasi atas Pelaksanaan Evakuasi dan Pencarian Korban Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang tenggelam di perairan Karimun.

Selanjutnya Gubernur Kepulauan Riau membuka rapat dengan mengatakan Kabupaten Karimun sudah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi.

“Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan sangat bersemangat membantu kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko. Ini sebuah kebijakan yang harus kita apresiasi dan kita dukung penuh,”ucap Gubernur Kepri.

Selanjutnya Gubernur Menyampaikan Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan panjang runway 1.600 meter.

“Kalau tahun ini runway Bandara Raja Haji Abdullah bisa selesai 1600 meter maka Bandara tersebut bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, saya minta dukungan Bupati Karimun dan unsur terkait untuk membantu suksesnya kegiatan tersebut,” kata Gubernur Kepri.

Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 m x 40 m dan taxiway 75 m x 15 m, yang melayani penerbangan perintis.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang rencana kelanjutan pembangunan Malarko. Ketua DPRD Karimun Bapak. M. Yusuf Siraj mengatakan, keinginan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko sudah sangat lama.

“Kita berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mendorong persoalan Pelabuhan Malarko ke Kementerian Perhubungan. Dan Alhamdulillah respon Pemerintah Pusat sangat positif. Mudah-mudahan terselesaikannya Pelabuhan Malarko menjadi salah satu pendorong tumbuhnya investasi dan sentra-sentra ekonomi baru di Karimun,” jelas ketua DPRD Kabupaten Karimun.

Dalam Rapat tersebut juga di hadiri Bupati Karimun Bapak. Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M,Si.

Melalui Zoom meeting Bupati Karimun menyampaikan ucapan terimakasih kapada Bapak Gubernur atas kehadiran yang kesekian kali dalam penanganan tentang masalah pengembangan bandara dan pelabuhan Malarko.

Selanjutnya Bupati Karimun menyampaikan ada 2 hal yang sangat penting untuk di bahas, yang pertama mengenai masalah pembebasan lahan ada sedikit kesulitan tentang kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten yang memiliki tanggung jawab yang sampai saat ini belum dapat kita dudukkan.

Kemudian yang ke dua mengenai aset, aset bandara Raja Haji Abdullah pada saat masih Provinsi Riau masih menjadi Aset Bintan, dan sampai saat ini penyerahan secara langsung terhadap kepemilikan aset Bandara Raja Haji Abdullah belum ada.Komhms/Srn