Suararepublik.news – Tulungagung (13/08/2021) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) sudah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Tulungagung dalam rangka pemberian bantuan bagi masyarakat  yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada Juli lalu, KPM mendapatkan BPNT total senilai Rp.600.000 untuk tiga bulan sekaligus yang pencairannya bisa dilakukan pada Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) sesuai Pedoman Umum (Pedum) dari Kemensos.

Tetapi apa yang sudah diintruksikan oleh Kemensos tersebut, dalam pelaksanaannya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung  memiliki kebijakan berbeda. Hal ini dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial, Heri Setiawan ketika ditemui di ruangannya.

“KPM mendapatkan tiga bulan langsung, Juli, Agustus, September yang dicairkan sekaligus di bulan Juli sesuai instruksi yang diterima tetapi dalam pelaksanaannya ada kebijakan dari Kadinsos untuk mencairkannya dalam setiap bulan” terang Kabid Pemberdayaan Sosial, Heri Setiawan  bersama Koordinator Daerah (Korda) BNPT, Aditya Prasoni (12/8).

Berdasarkan hasil investigasi jurnalis Suara Republik News di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung (12/8), ditemukan sejumlah KPM yang seharusnya menerima tiga kali pencairan sembako dengan nilai total Rp.600.000 tapi pada kenyataannya hanya menerima satu kali paket sembako senilai Rp.200.000 saja padahal sisa saldo rekening di E-Warong sudah menjadi Rp.0

KM (41) salah satu KPM dari Desa Dono, Kecamatan Sendang menjelaskan perihal BPNT yang diterima, “waktu pencairan BPNT di E-Warong 26 Juli kemarin, saldo saya Rp.600.663, saya gesek satu kali untuk satu paket sembako tapi saldo saya tinggal Rp.663”. ujar MD ketika ditemui di kediamannya (12/8) dengan menunjukkan bukti slip penarikan yang diberikan oleh E-Warong.

Saat dikonfirmasi mengenai fakta investigasi pencairan BPNT di E-Warong (12/8), Heri menegaskan “E-Warong harus bertanggungjawab kalau KPM mau mengambil kekurangannya dan akan menindak tegas E-Warong yang terbukti mengakses KKS tanpa diketahui oleh pemilik” [nk/kbt]