Jakarta, Suararepublik.news – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing berpendapat akan lebih baik mengkritisi kinerja calon tunggal yang merupakan petahana di pemilihan kepala daerah ( Pilkada) serentak 2020 mendatang sebagai pendidikan politik kepada masyarakat daripada menggelorakan kotak atau kolom kosong ( Koko).

Dia menilai gerakan mendukung (Koko) akibat hanya ada satu pasang calon atau calon tunggal dalam pilkada dianggap merupakan tindakan politik ketinggalan kereta .

“ Sebagai pendidikan politik kepada masyarakat saya kira akan lebih produktif jika pihak pihak yang tidak setuju dengan calon tunggal akan lebih baik mengkritisi kinerja calon tunggal selama 5 tahun kepemimpinannya. Kritisi kinerjanya dan tentu harus pakai data aktual. Kemudian mengkritik apa yang menjadi visi dan misinya jika terpilih kembali, misalnya apakah dia punya target untuk menekan penurunan pandemi Covid 19 , atau apa pembangunan yang akan diterapkannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dia ( calon tunggal/petahana), misalnya menyatakan menurunkan pandemi Covid 19, maka perlu dipertanyakan bagaimana caranya, dan dananya. Kalau dananya diambil dari pos – pos yang sudah ada tentu itu kurang baik, sebab hanya mengganggu program yang sudah ditetapkan,” kata Emrus Sihombing melalui wawancara telepon, dengan Waspada Minggu ((1/10), di Jakarta.

Menurutnya, sejak awal sebenarnya jika ingin maju mengalahkan petahana, energi politik mereka seharus mempersiapkan Paslon lain dari jalur partai atau gabungan partai, atau independen. Sebab, dalam Pilkada sudah diberi ruang lewat jalur independen.

Kalau jalur partai tidak tembus kan bisa melalui jalur independen. Kalau memang alasannya mau lebih demokratis, kenapa sejak awal tidak menghadirkan calon independen?,”tandasnya.

Karenanya, Sihombing lebih cenderung jika untuk mengalahkan calon tunggal tersebut akan lebih naik dikritik program dan gagasannya dalam setiap kampanye. “Kritiklah gagasan dan programnya itu, sehingga rakyat menjadi tercerdaskan, berarti terjadi pendidikan politik. Kalau terjadi pendidikan politik biarkan masyarakat memilih, berikan masyarakat itu kemerdekaan untuk memilih dari hati nurani. Cerdaskan masyarakat sehingga masyarakat mengambil keputusan yang terbaik bagi dia secara otonomi,” tukasnya

Ke depan menurut Emrus Sihombing, seorang yang ingin maju sebagai kepala daerah tidak bisa dadakan artinya kalau udah ada niat maka paling tidak 5 tahun sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri seperti masuk ke partai politik yang diyakininya bisa nanti mengusungnya.

“Kalau mau calon independen perlihatkan dulu karya dan kepedulian sehingga saat mau maju tidak lagi susah mengumpulkan KTP untuk memenuhi persyaratan. Bahkan jika karyanya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa bisa rakyat sendiri yang datang mengantarkan KTP-nya,” pungkas Emrus Sihombing. ( SRN )