24 September 2017, tepat 57 tahun lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Momen ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, 24 September merupakan hari yang sangat bersejarah dan disambut dengan sukacita sebab UU No 5 Tahun 1960 yang memuat tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) ini telah berhasil memporak-porandakan sistem kolonialisme dan feodalisme dengan program land reform.

Sejak kelahirannya, UUPA 1960 ini diharapkan menjadi landasan hukum dan politik bagi rakyat /petani Indonesia dalam penguasaan alat produksi mereka yaitu keadilan hak atas tanah sebagai sumber-sumber penghidupan. Namun, hari ini 57 tahun sejak peristiwa tersebut berlangsung, kebijakan land reform tersebut semakin tenggelam dan jauh dari harapan. Nasib rakyat dan petani Indonesia semakin miskin dan termarjinalisasi. Selama 57 tahun sejak disahkannya UUPA 1960,  pemerintah semakin membuat rakyat dan petani sulit karena intensifnya perampasan tanah milik rakyat oleh investasi baik lokal, nasional maupun asing melalui land grabbing yang “diregulasikan”.

Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga masa kepemimpinan Jokowi-JK setelah Rezim SBY berkuasa selama sepuluh tahun dengan mengeluarkan megaproyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dengan Perpres No 32/2011 yang menimbulkan krisis multi dimensi, ekonomi, sosial,  dan ekologis. Skema jualan itu kemudian dibagi dalam koridor-koridor ekonomi yaitu pembentukan blok-blok produksi yang bertujuan memberikan konsesi skala luas untuk produksi komoditas global. Skema ini juga melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar penghisapan sumber daya alam serta penyiapan tenaga kerja murah yang siap dieksploitasi untuk mendukung penghisapan sumberdaya alam. Dampak ekspansi kapital yang difasilitasi oleh negara menyebabkan situasi dan kondisi rakyat semakin terpuruk dan memprihatinkan. Skema MP3EI tidak pernah dicabut oleh Presiden Jokowi hingga saat ini.

Tiga tahun era kepemimpinan Jokowi-JK, konflik-konflik agraria di Indonesia juga tidak mengalami penurunan dan sukses menyengsarakan rakyat dan kaum tani di Negeri ini. Praktek perampasan sumber-sumber agraria dan liberalisasi ekonomi semakin tidak terkendali. Meskipun oleh Presiden Jokowi-JK dalam program Nawacita butir ke-5, agenda Reforma Agraria telah menjadi prioritas kerja nasional  dalam pembangunan Indonesia dengan dikeluarkannya Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Tujuan reforma agraria sejati di republik ini terbukti masih jauh panggang dari api. Perampasan hak atas tanah, politisasi kedaulatan ruang masyarakat kota, kriminalisasi petani, kemiskinan sistemik, serta represifitas aparatur negara merupakan fenomena anomali yang kini kita saksikan sebagai biang kerok dalam menyumbat cita-cita reforma agraria.

 

Agenda Nawacita Jokowi yaitu Reforma Agraria dengan program Redistribusi Tanah 9 Juta Hektar melalui Tanah Objek Reforma Agraria – TORA ternyata tidak lebih dari program sertifikasi dan legalisasi yang semakin memperlihatkan tidak kuatnya kemauan politik pemerintah meskipun pemerintah telah membentuk tiga pokja (kelompok kerja) yang secara langsung dikoordinasi oleh Menko Perekonomian untuk memfasilitasi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), namun pemerintah atau pokja-pokja yang dibentuk tersebut hanya menindaklanjuti usulan data yang terkategorisasi clean and clear, sedangkan saat ini lebih dari 90 persen data usulan masyarakat masih dalam status sengketa. Dari sisi pelaksanaan, tercatat redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar, dan tanah Negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 hektar. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat hanya 32.146 hektar. Sementara redistribusi melalu pelepasan kawasan hutan masing urung terlaksanan sejauh ini. Justru legalisasi asset melalui proses sertifikasi yang menunjukkan kemajuan siginifikan yakni seluas 609.349 hektar hingga tahun 2015 tanpa melihat sisi penguasaan tanah terlebih dahulu. Artinya kebijakan ini justru melegitimasi ketimpangan penguasaan tanah (KNPA, 2017)

Dampak konflik-konflik agraria tersebut menyebabkan kesejahteraan rakyat sangat jauh dari kelayakan. Dibukanya keran impor, meningkatnya Hutang Luar Negeri serta pemotongan subsidi rakyat dalam APBN yang diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan menjadi ruang dan sirkuit penetrasi capital menjadi agenda pemerintah Jokowi – JK. Massifnya kriminalisasi petani, masyarakat adat serta para pejuang agraria yang memperjuangkan keadilan hak atas tanah serta pelanggaran HAM lainnya menambah catatan buruk pemerintahan ini. Di lain pihak, korupsi atas sumber daya alam yang melibatkan mafia-mafia di rezim ini begitu menambah beban Negara. Kebocoran anggaran tersebut semakin menambah daftar hitam pemerintahan Jokowi – JK.

Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari fenomena-fenomena perampasan lahan dan konflik agraria di atas. Laporan Solidaritas Perempuan tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12 % dari 14,9 % pada tahun 2014. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun ekonomi keluarga berdampak kepada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. (Rilis KNPA 2017)

Di bidang perundang-undangan, dilahirkan produk-produk yang bertentangan dengan UUPA 1960, sehingga muncul berbagai konflik agraria yang menempatkan rakyat dan petani di pihak yang selalu dikalahkan demi kepentingan pembangunan. Selama periode 10 tahun terakhir ini kebijakan Rezim yang berkuasa kenyataannya justru mengabdi pada kepentingan imperialisme (neoliberalisme) dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi perputaran akumulasi modal. Sejumlah perundang-undangan di bidang agraria telah berhasil dikeluarkan, antara lain UU Perkebunan, UU Tentang Mineral dan Batubara, UU Kehutanan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  UU. No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum, dan UU Penanaman Modal. Selain itu RUU Pertanahan dan RUU Perkelapasawitan menjadi ancaman nyata keinginan luhur mandat UU Pokok Agraria 1960

Ketimpangan Struktur Agraria di Sulawesi Selatan

 

Dalam konteks lokal Sulawesi Selatan, praktek-praktek monopoli atas sumber-sumber Agraria  juga semakin massif. Konflik-konflik agraria yang terjadi selalu menempatkan petani menjadi korban penggusuran, kekerasan maupun kriminalisasi seperti yang dialami oleh petani Polongbangkeng di Takalar, Enrekang, dan Wajo yang berhadapan dengan PTPN XIV. Seperti diketahui, PTPN XIV telah melakukan usaha secara illegal selama 17 tahun dengan total penguasaan lahan di Sulawesi Selatan mencapai 64.912,75 Ha. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi. Negara melalui PTPN XIV menguasai ribuan Ha tanah sementara ada ribuan petani yang hanya memiliki lahan yang sempit dan bahkan tidak memiliki lahan (landless). Konflik yang bersifat kronik, massif, sistemik dan berdampak luas terjadi di Kabupaten Wajo dan Enrekang hanya mewakili dan memperlihatkan situasi agraria yang  terjadi di Sulawesi Selatan. Total luas HGU Perkebunan yang exist di Sulsel dan terdokumentasi adalah 160.420 Ha dengan 181 perusahaan (Korsup KPK, PSDA Walhi Sulsel 2015) dan ekspansi perkebunan sawit seluas 51.551,15 Ha oleh 3 perusahaan yaitu PT. Borneo Cemerlang  Plantations di Enrekang, PT. Sinar Reksa Kencana dan PT. Sumber Utama Sejahtera di Wajo. Total dominasi lahan yang dikuasai oleh industry perkebunan skala besar adalah 211.971,15 Ha

Penolakan warga pesisir di Galesong kepada Pemerintah Takalar kian massif. Pemerintah Takalar dan Pemprov Sulsel memberi izin operasi empat perusahaan dari tujuh yang mengajukan, yakni PT. Yasmin Bumi Resources untuk pengerukan di Galesong Selatan dan Sanrobone, PT. Mineratama Prima Abadi  di Sanrobone dan Galesong Utara, PT. Hamparan Laut Sejahtera di Galesong dan Galesong Selatan. Lalu, PT. Alepu Karya Mandiri, PT. Gasing Sulawesi izin operasi di Galesong Utara, PT. Lautan Phinisi Resources di Galesong dan Galesong Selatan serta PT. Banda Samudra untuk di Galesong Utara dan Tanakeke. Penggalian pasir di laut Takalar untuk penimbunan 157,23 hektar CPI yang notabene adalah proyek ambisius yang jauh dari perspektif HAM. Investor membutuhkan 22.627.480 meter kubik pasir dan tanah urugan. Konflik akibat tambang pasir laut di Takalar berdampak hampir di 30 Desa. Selain dari laut, pasir juga diambil dari daratan di Gowa dan Takalar.

Terkait pertambangan, teridentifikasi ada 757 Perusahaan namun hanya 414 perusahaan yang memiliki IUP dimana dari 414 IUP tersebut yang berstatus Clean and Clear hanya 172 perusahaan dan 242 perusahaan lainnya non CnC (Korsup KPK, PSDA Walhi Sulsel 2015). Izin-izin usaha pertambangan ini mayoritas dikeluarkan di kawasan-kawasan Kars dan Hutan yang meminggirkan rakyat dari sumber-sumber penghidupan mereka dan berdampak pada kerusakan ekologis.

Perampasan ruang-ruang hidup milik rakyat menyebabkan penolakan yang signifikan dan massif. Tahun 2016-2017 terjadi rentetan teror, intimidasi dan kriminalisasi di Sulawesi Selatan. 14 petani Seko dipenjara karena menolak investasi PLTA Seko Fajar Prima. 4 orang petani di Pattapang dilaporkan ke Polres Gowa oleh PSKL karena dituduh merusak areal HGU PT. Sutera Alam. 2 petani di Gowa ditahan karena penolakan Pembangunan Bendungan Karalloe. 4 warga Takalar dikriminalisasi oleh Ditpolair akibat penolakan Tambang pasir laut Takalar, 5 Petani di Maiwa Kab. Enrekang yang diteror, diintimidasi serta traktor dan sawah/kebun mereka dirusak oleh Brimob yang berjaga di eks HGU PTPN XIV. Tidak cukup setahun, 29 orang diteror dan di kriminalisasi. Data ini hanya sebahagian kecil yang terdokumentasi dan terpublikasi.

Dalam proyek-proyek penataan ruang perkotaan, warga juga menjadi korban saat perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif dan tak akomodatif. Mafia-mafia tanah yang berkolaborasi dengan pemodal dan pemerintah menggusur rakyat dari tanah-tanah mereka. Warga Pandang Raya digusur oleh Goman Wisan, Warga Katalassang digusur oleh PT.GMTDC, Warga Bulogading terancam oleh Pemkot Makassar dan Warga Bara-Barayya terusir oleh klaim tanah milik TNI. Sementara kawasan-kawasan Pesisir yang berada di pinggir laut perkotaan terancam oleh reklamasi untuk properti dan energy seluas 4.500 Ha yang telah dialokasikan dalam Perda RTRW Kota Makassar.

Terkait dengan tingkat kemiskinan, data dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2017 persentase penduduk miskin meningkat. Tahun 2016 lalu jumlah penduduk miskin di Sulsel berjumlah 796,81 ribu jiwa dan ditahun 2017 telah mencapai 813,07 ribu jiwa. Persentase peningkatan penduduk miskin di Sulsel berkisar 9,83 persen atau meningkat sebesar 16,26 ribu jiwa dari total penduduk Sulsel 8,4 juta jiwa. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan mengalami peningkatan 0,01 persen selama periode 2016 hingga 2017, sedangkan di pedesaan persentase penduduk miskin bertambah 0,29 persen. Secara nasional, propinsi Sulsel menempati posisi ke 18 sebagai propinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia.  Kita bisa melihat bahwa secara signifikan ratusan ribu jiwa masyarakat Sulsel masih berada pada garis kemiskinan. Jumlah ini bisa saja terus meningkat ditahun mendatang jika kebijakan-kebijakan pembangunan lahir justru tidak pro rakyat dan lingkungan.

Penguasaan sumber-sumber agraria oleh kelompok korporasi dan pemodal dan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten di Sulawesi Selatan lahir dari konteks ekonomi-politik neoliberalisme yang menyokong pembebasan aliran kapital dari kepentingan sosial maupun mekanisme regulasi dimana Penguasaan hidup di sepanjang wilayah kelola rakyat merupakan bagian dari politik ruang dalam sistem kapitalisme dan akan menjadikan pertaruhan rakyat atas sumber-sumber agraria semakin besar. Mari berjuang bersama demi mendukung reforma agraria sejati atas inisiatif rakyat dan berkeadilan gender. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut maka dalam rangka Hari Tani Nasional 2017, kami ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN AGRARIA menuntut:

Jalankan Reforma Agraria Sejati Yang berkeadilan Gender

Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV dan Redistribusi Lahan Eks HGU Secepatnya Melalui Lokasi Prioritas RA

Hentikan Teror dan Kriminalisasi Rakyat/Petani – Nelayan dan Pejuang Agraria

Cabut UU sektoral dan RUU yang tidak sejalan dengan UU PA No. 5 Tahun 1960

Hentikan Proyek-Proyek Infrastruktur yang Menggusur, Merampas Hak-Hak dan Sumber Penghidupan Nelayan (Reklamasi CPI, Water Front City, dll)

Jalankan Putusan MK No. 35/2012 yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat.

Tuntaskan kasus-kasus korupsi Sumber Daya Alam

Hentikan/Moratorium dan cabut izin usaha pertambangan di Sulsel yang Merampas Ruang Hidup Rakyat dan Merusak Lingkungan

Keadilan dan kedaulatan ruang masyarakat perkotaan

Kembalikan wilayah kelola rakyat yang dirampas rezim kehutanan,

Hutan Untuk Rakyat bukan untuk Perkebunan dan Pertambangan

Pelibatan Aktif Partisipasi Rakyat Dalam Segala Bentuk Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber-sumber Agraria – SDA dan Bukan Partisipasi Semu dan manipulative yang terjadi hingga saat ini.

Demikian press release ini dibuat untuk disebarkan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2017. Hidup Rakyat…Hidup Rakyat….Hidup Rakyat…!!!

 

Makassar, 27 September 2017