Jakarta, Suararepublik.news – Juni 2021, Terkait Pelaksanaan tender umum jasa konstruksi pada LPSE Kementrian PUPR TA 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Bendungan Ameroro Kabupaten Konawe Prov.Sultra (Paket 1) oleh Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV dengan HPS Rp.1.035.859.000.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) sesuai jadwal  yang ada dimana Pokja 3.5 pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup BBPJN Sultra TA 2021 dengan sengaja telah memenangkan PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk tgl. 8 Januari 2020 (Prakualifikasi).

Dan tgl 25 September 2020 untuk Pemenangan terhadap file II dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan No.PB.02.01.360.8/IX/BWS/Kb.39/2020,Tgl.8 September 2020 dengan nilai penawaran Rp.910.136.416.000,00 ( Sembilan ratus sepuluh miliyard seratus tigaluluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah dan dilanjutkan dengan penandatangan kontrak tgl.6 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2020 dimana pantauan  oleh Perkumpulan Pemantau Penyelenggara Negara RI (PPPNRI)  dan jurnalis Suara Republik. News sebagai control social telah menemukan dugaan adanya Pelanggaran Hukum atas proses tender dimaksud diatas.

Terkait Status dua orang Pengurus daripada PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk yang diduga kuat adalah

sebagai ASN yang masih aktif yaitu atas nama : Drs.FREDDY R.SARAGIH,MP.Acc

(NIP.195905231985101001) dan Ir.IMAM SANTOSO,MSc (NIP.195803081984101002).

Bahwa terkait pengurusnya sebagai ASN dimaksud jelas-jelas tidak sesuai dengan isi Perpres Jokowi

No.16 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat 1 huruf e juga Pasal 17 ayat 1 dan terkait ASN ini juga diduga telah

melanggar Undang-undang no.5 Tahun 2014 terkait ASN yaitu pada Pasal 10 bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa dan terkait ASN ini juga diduga telah melanggar Undang-undang no.25 Tahun 2009 terkait Pelayanan Publik tepatnya di pasal 17 berbunyi :

Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan terkait ASN ini juga diduga telah melanggar Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 33 berbunyi : Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN/BUMD & badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Bahwa sebenarnya terkait rangkap jabatan ASN ini telah dilarang secara tegas oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia pak Amzulian Rifai sejak 7 Juni 2017 lalu yang mengatakan bahwa: Pegawai Negeri Sipil atau ASN dilarang untuk rangkap jabatan Larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public dan Jabatan-jabatan yang dilarang tersebut termasuk juga jabatan komisaris di berbagai perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Menurut Rifai, rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi, juga mengatakan bahwa Tentu ada konflik kepentingan, Bukan hanya konflik kepentingan tapi intervensi yang kita haramkan di era sekarang. Sekarang tidak perlu dibicarakan pun intervensi itu bisa saja dibawa orang yang merangkap

jabatan dari kementerian misalnya, kata Amzulian Rifai saat diskusi bertajuk ‘Rangkap Jabatan PNS &

Komisaris BUMN’ di Lembaga Adminisrasi Negara, Selain itu, rangkap jabatan bagi PNS juga rentan

terhadap pelanggaran administrasi (maladministrasi) dan korupsi. Untuk itu, Rifai meyakini jika

penghapusan rangkap jabatan bisa mengurangi korupsi karena sudah dicegah di depan untuk taat

administrasi,Maka dengan sendirinya korupsi itu bisa berkurang secara signifikan. Maladministrasi di

dalam undang-undang Ombudsman termasuk di dalamnya pelanggaran hukum, penyalahgunaan

wewenang, menggunakan wewenang tidak pada seharusnya. Itu adalah maladminisrasi,” kata dia. Rifai

mengungkapkan rangkap jabatan juga menyebabkan tugas-tugas PNS tersebut menjadi terabaikan,

menimbulkan ketidak adilan pegawai, karena penghasilan yang berlipat ganda. Namun demikian, rangkap jabatan di tubuh PNS dimungkinkan jika itu adalah dalam rangka penugasan di jabatan struktural.Bahwa atas semua keterangan diatas, maka PPPNRI sementara menyimpulkan bahwa Status Pemenangan PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk oleh Pokja terkait diduga telah melanggar Peraturan perundang- undangan dan sangat layak untuk ditinjau ulang sekaligus agar dapat dipertanggungjawabkan oleh PPK dan KPA bahkan oleh Pengguna Anggaran sendiri dalam hal ini Menteri PUPR.

Bahwa Analisa PPPNRI secara hukum dimana Pengertian KORUPSI menurut UU No.31 Thn 1999 yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi Adalah : Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Sarana

yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara, Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final atau akhir, namun sudah

ada Indikasi atau “Dugaan Kuat” adanya Penyimpangan, maka bisa dikategorikan Pelanggaran terhadap

Undang-undang Korupsi”, dan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dimana sesuai tanggal penandatanganan Kontrak sekarang sudah berjalan delapan bulan, maka PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk diduga telah melakukan Transaksi keuangan terkait UANG MUKA atau Down Payment (DP) yang biasanya 20% dari nilai penawaran PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk atau sebesar Rp.182.027.283.200,00.(Seratusdelapan puluh dua mliyard dua puluh tujuh juta dua rtus delapn puluh tiga tribu dua ratus rupiah) (Pantun/ ring-o)